Ratusan Santri Terancam Tidak Bisa Mencoblos

102

NGAWI – Ratusan santri luar daerah yang mondok di Ngawi terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Terutama mereka yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). ‘’Dispencapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Red) tidak bisa membantu proses perekaman karena tak ada dasar hukumnya,’’ kata Ketua KPU Ngawi Syamsul Wathoni kemarin (10/2).

Nasib ratusan santri itu tidak seberuntung penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ngawi. Mereka berpeluang bisa mencoblos lantaran ada memo dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses perekaman e-KTP. ‘’Jumlah santri luar kota yang mondok di Ngawi saat ini sekitar 300 orang,’’ ujarnya.

Toni mengatakan, jika pihak dispencapil tidak dapat membantu, ratusan santri itu harus melakukan proses perekaman di daerah asal. ‘’Kalau sudah punya (e-KTP, Red) bisa kami bantu untuk proses pindah memilihnya, tapi kalau tidak punya ya tidak bisa,’’ tuturnya.

Sekadar diketahui, selama sepekan terakhir KPU sedang melakukan pendataan para santri asal luar daerah. Tujuannya untuk memfasilitasi mereka membuat formulir A5 atau pindah memilih. ‘’Sudah tiga ribu lebih santri yang dibantu menguruskan proses pindah memilih. Kami juga tengah menyiapkan TPS (tempat pemungutan suara, Red) khusus di pondok pesantren dengan jumlah pemilih lebih dari 300,’’ beber Toni.

Kepala Dispencapil Ngawi Sugeng membenarkan pihaknya tidak bisa membantu proses perekaman e-KTP ratusan santri tersebut. Namun, alasan yang disampaikan berbeda dengan Toni. ‘’Terus terang saat ini kami kesulitan di alat perekamannya, jadi belum bisa membantu mereka,’’ ujarnya. ‘’Nanti kalau kami layani (santri luar daerah, Red) khawatir mengganggu pelayanan untuk warga asli sini (Ngawi, Red),’’ imbuh Sugeng. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here