Ratusan Penghuni Lapas Akhirnya Bisa Nyoblos

74

MADIUN – Pendataan pemilih Pemilu 2019 terus berlanjut. Hasilnya, ada sekitar ratusan pemilih yang termasuk daftar pemilih tambahan (DPTb) sesuai catatan KPU Kota Madiun. Adapun pemilih tambahan itu terdapat di Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Baik itu Lapas Pemuda maupun Lapas Kelas I Madiun.

Komisioner KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana mengatakan, di API tercatat ada sekitar 311 pemilih tambahan. Sedangkan, di Lapas Kelas I Madiun ada 228 pemilih dari total keseluruhan penghuni berjumlah 1.107 narapidana. Serta, 260 pemilih tambahan di Lapas Pemuda. ’’Adapun ratusan narapidana yang belum terdata dalam DPTb itu karena mereka belum ada nomor induk kependudukan (NIK),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (29/1).

Selain di sejumlah tempat tersebut, pendataan serupa bakal dilakukan di RSUD dr Soedono dan RSUD Kota Madiun. Hanya, pendataan di dua rumah sakit itu bakal dilakukan secara berkala hingga menjelang tahapan pemungutan suara. ’’Jadi, sementara yang didata dulu ada pegawai dan dokter di rumah sakit itu,’’ ujarnya.

Wisnu memastikan, dengan adanya penambahan jumlah pemilih yang terdata dalam DPTb itu, otomatis memengaruhi jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Pihaknya mengkaji untuk menambah tiga TPS di luar jumlah TPS yang ada saat ini sebanyak 610 titik. ’’Terutama yang di API dan lapas,’’ tuturnya.

Sebelum KPU melakukan penyempurnaan data pemilih, dalam UU pemilu terdapat kelemahan. Regulasi tersebut tidak memungkinkan pemilih tambahan untuk mengajukan pindah memilih secara mendadak.

Apalagi, sejak awal UU pemilu memang membatasi pendaftaran DPTb. UU pemilu tidak memberi ruang pendaftaran DPTb setelah batas waktu 17 Maret terlewati. Dengan demikian, yang menjadi problem adalah orang-orang yang tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit (RS). Juga, yang pindah tugas secara mendadak setelah 17 Maret, batas akhir pendaftaran DPTb.

Kendati pembatasan dilakukan untuk memberi ruang kepada KPU menyiapkan perubahan distribusi logistik. Misalnya, menentukan mana saja daerah yang surat suaranya perlu ditambah. Oleh sebab itu, Wisnu menyebut bahwa konsep DPTb pada Pemilu 2019 berbeda dengan 2014. Pada 2014, istilah DPTb digunakan untuk pemilih yang tidak tercatat di DPT. Kalau sekarang, namanya DPK (daftar pemilih khusus). Sebagaimana DPTb 2014, pemilih yang tercatat di DPK 2019 hanya bisa menggunakan hak pilih di TPS sekitar domisilinya pada pukul 12.00—13.00.

Adapun istilah DPTb pada Pemilu 2019 digunakan untuk pemilih yang tercatat di DPT tapi mengajukan pindah lokasi memilih. Pada 2014, istilahnya adalah pemilih pindahan. Perbedaannya, pada 2014, nama yang bersangkutan tidak dicoret dari DPT di tempat asal. Sedangkan pada 2019, bila ada pemilih yang mengajukan pindah, namanya dicoret dari DPT tempat asal. Waktu satu bulan digunakan untuk memperbaiki DPT. ’’Fokus utama kami ada pada lapas. Karena ada beberapa elemen data kependudukan yang harus dilengkapi sebagai syarat pengecekan pada DPT asal dan untuk syarat menjadi warga pindah pemilih,’’ terang Wisnu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here