Magetan

Ratusan Guru Honorer Enam Bulan Tak Gajian

MAGETAN – Nasib ratusan guru tidak tetap (GTT) di Magetan berada dipersimpangan jalan. Karena sejak Januari lalu mereka tidak menerima honor dari Disdikpora. ‘’Bukan tidak kami bayarkan. Tapi, belum,’’ kata Kepala Disdikpora Magetan Djoko Santoso.

Belum cairnya honor ratusan GTT itu disebabkan karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan APBD untuk kegiatan tersebut. Kendati begitu, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dari Disdikpora bakal berkonsultasi dengan TP4D. Tujuannya supaya mereka tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut honor ratusan GTT tersebut. ‘’Keputusan (honor GTT) dibayarkan atau tidak, tergantung hasil koordinasi dengan TP4D nanti bagaimana. Pada intinya kami mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ terang Djoko.

Yang jelas, dia memastikan bahwa honor para GTT itu sudah ada dalam APBD 2019. Hanya dasar hukum penggunaan anggaran itu belum ada. Oleh sebab itu, Djoko sengaja berkonsultasi ke TP4D untuk mendapatkan kepastian hukum. ‘’Biarpun niatnya baik, namun jika tanpa regulasi yang tepat, bisa menjadi blunder,’’ ujarnya. Djoko tak menampik persoalan serupa pernah terjadi pada 2018. Saat itu, honor para GTT itu baru dapat terbayarkan ketika perubahan anggaran keuangan (PAK). Sekalipun pengalokasian anggaran untuk GTT itu sempat dipersoalkan oleh BPK. Karena ditempatkan pada pos belanja modal APBD. Sebelum akhirnya dilakukan perubahan mata rekening anggaran ke belanja jasa. Tetapi dalam bentuk uang transpor, bukan berupa honor. ‘’Kami sudah layangkan surat untuk berkoordinasi. Semoga bisa langsung ada keputusan,’’ terangnya.

Terpenting dia tak ingin persoalan ini makin berlarut-larut. Karena memang hampir setiap waktu para GTT selalu menanyakan perihal uang transpor mereka ke disdikpora. Di mana untuk GTT dan PTT golongan K-II mendapat jatah transpor sebesar Rp 700 ribu. Sedangkan, non K-II mendapat Rp 136 ribu.

Sesuai data BKD, tercatat ada 319 tenaga honorer di lingkup Pemkab Magetan. Terdiri dari 319 orang tenaga honorer dibawah naungan disdikpora dan 118 tenaga lainnya tersebar di sejumlah OPD. Sedangkan, jumlah tenaga honorer non K-II ada sebanyak 1.984 orang. ‘’Kasihan mereka. Tapi, kami juga tidak bisa menabrak aturan. Karena memang regulasinya tidak ada,’’ ungkap Djoko. (bel/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close