Ratna Listy Mangkir, Bawaslu Kota Madiun Beri Teguran Keras

119

MADIUN – Penanganan kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan Ratna Listy memasuki tahap final. Kemarin (21/1) Bawaslu Kota Madiun memutuskan menjatuhkan sanksi teguran berikut tambahan larangan kampanye satu bulan di Kota Madiun kepada pemilik nama lengkap Ratna Sulistyaningsih tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan, berdasar bukti yang pihaknya kantongi, calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Nasdem itu terbukti melakukan pelanggaran administrasi. ’’Sesuai pasal 275 UU 7/2017 tentang Pemilu, Ratna Listy dikenai sanksi teguran keras. Di samping pengurangan jatah kampanye,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Sebelum sanksi diputuskan melalui rapat pleno, bawaslu sebenarnya sudah memanggil Ratna Listy untuk datang memberikan klarifikasi. Namun, sampai sekitar pukul 16.30, baik Ratna Listy maupun timnya tidak ada yang datang. ’’Dua kali undangan tidak hadir,’’ ujar mantan ketua KPU Kota Madiun tersebut.

Sebelum itu, pemanggilan pertama sempat dilayangkan kepada Ratna Listy via WhatsApp pada Sabtu lalu (19/1). Namun, artis sekaligus penyanyi asal Madiun itu berhalangan hadir karena ada kepentingan di luar kota.

Saat itu, Ratna mewakilkan kepada seorang teman kuliahnya bernama Arif Rahman untuk datang memenuhi panggilan bawaslu. Namun, orang suruhannya itu dianggap tidak memenuhi klasifikasi untuk dilakukan klarifikasi. Alasannya, selain bukan merupakan bagian dari tim kampanye, Arif juga tidak mengantongi surat kuasa dari Ratna Listy. ’’Kalaupun ada pihak (dari Ratna Listy) yang hadir, harus resmi. Semisal, kalau dia dikuasakan, minimal harus ada bukti surat kuasa dari Ratna Listy,’’ terang Kokok.

Sementara itu, saat dihubungi via telepon, Ratna Listy mengaku aksi penyebaran bahan kampanye berupa kalender, kaus, dan stiker kepada warga di Pasar Spoor itu tidak disengaja. Dia juga tidak sedang berkampanye saat itu. Oleh karenanya, dia tidak membuat izin surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Sebaliknya, kata Ratna, saat itu dirinya sedang membuat video yang mengangkat tentang sejarah peninggalan Kota Madiun. Namun, saat pengambilan gambar tersebut, Ratna mengaku dihampiri oleh sejumlah warga. ’’Itu mungkin karena saya artis, jadi orang-orang mengerumuni dan meminta foto bersama,’’ kata Ratna.

Dari situ kemudian dia dimintai warga berupa stiker, kalender, dan kaus. Mendapati permintaan itu, Ratna tak kuasa menolak. Dia yang ketika itu bersama teman-temannya langsung memberikan sejumlah bahan kampanye yang disimpan di dalam mobil. ’’Jadi, sebenarnya tidak ada kesengajaan. Tapi, ternyata itu dinilai sebagai pelanggaran kampanye,’’ ujar perempuan 45 tahun tersebut.

Meski demikian, Ratna mengaku pasrah dengan sanksi yang diberikan bawaslu kepadanya. Termasuk pengurangan jatah kampanye selama sebulan di Kota Madiun. ’’Kalau itu memang sanksinya, kami akan ikuti,’’ ucapnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here