AdvertorialPonorogo

Raperda Perubahan SOTK, Susun Skema Reorganisasi Terbaik

Pemkab Terima Masukan Positif

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab memastikan akan mengakomodir berbagai masukan legislatif terkait rencana perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Mulai dari penamaan dinas baru hingga penataan kepegawaian di enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dilebur menjadi tiga. Kini, rancangan peraturan daerah (raperda) terkait perubahan tersebut dikirim ke gubernur untuk difasilitasi. ‘’Banyak masukan yang prinsipnya semua baik, kami laksanakan,’’ ujar Bupati Ipong Muchlissoni, Rabu (6/11).

Beberapa masukan tersebut salah satunya terkait penamaan OPD. Wakil rakyat meminta penamaan dinas tidak menghilangkan unsur-unsur penamaan bidang yang krusial. Sebagai contoh, penamaan dinas pariwisata (dispar) ketika nanti sudah membawahi bidang dari dinas pemuda dan olahraga (dispora). Bidang kebudayaan yang saat ini ada di dispar, kata Ipong, akan diakomodir dalam penamaan dinas baru nanti. ‘’Jadi namanya menjadi disbudparpora, seperti dulu,’’ kata dia.

Wakil rakyat, lanjut Ipong, juga berharap penataan kepegawaian pasca revisi SOTK dapat diterapkan secara bijak, efektif, dan efisien. Intinya, supaya meminimalisir masalah. Ipong pun setuju dengan wakil rakyat. Pihaknya saat ini tengah membahas intens skema reorganisasi terbaik supaya seluruh PNS bisa ditempatkan di posisi-posisi yang paling sesuai dan bisa menunjang produktifitas kinerja pemkab secara keseluruhan. ‘’Kami akan laksanakan, karena prinsip, tidak ada perubahan di tingkat eselon III dan IV,’’ sebutnya.

Ipong menambahkan, saat ini pihaknya tengah membahas penempatan terbaik para pejabat eselon II-b di tiga dinas gabungan tersebut. Dari enam dinas yang dilebur, hanya satu orang yang kemungkinan akan ditempatkan di jabatan selain ketiga dinas baru itu. ‘’Saat ini masih dalam pembahasan,’’ ujar bupati.

Kemarin, seluruh fraksi menyatakan puas dengan jawaban dari eksekutif terkait masukan-masukan atas revisi SOTK. Ketua DPRD Sunarto mengatakan, karena sudah tercapai kata sepakat, kini raperda terkait perubahan SOTK itu dikirimkan ke gubernur untuk mendapat fasilitasi. Dia berharap proses fasilitasi tidak memakan waktu terlalu lama. ‘’Saat ini, prosesnya tinggal menunggu fasilitasi dari gubernur,’’ pungkasnya. (naz/adv/fin)

‘’Akan kami lihat, apakah jumlah yang pensiun itu sebanding dengan jumlah PNS dari penggabungan OPD.’’ WINARKO ARIEF, Kepala BKPPD Ponorogo

Mutasi Dongkrak Kinerja Pegawai

PNS pemkab tidak perlu khawatir dalam menyambut perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Sebab, masih ada banyak jabatan penting yang kosong di berbagai dinas. Itu belum termasuk berbagai jabatan di calon dinas baru hasil penggabungan dari enam organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Di eselon III dan IV, ada kekosongan akibat pensiun,’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Ponorogo Winarko Arief, kemarin (6/11).

Rencananya, ada enam OPD yang akan digabung menjadi tiga dinas. Dinas pemuda dan olahraga (dispora) digabung dengan dinas pariwisata (dispar), dinas ketahanan pangan (DKP) digabung dengan dinas pertanian (disperta), serta dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) yang akan digabung dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).

Otomatis, sebagian besar PNS dari dispora, DKP, dan disperkim, akan ikut diboyong ke tiga dinas tersebut. Tapi, tidak semua. ‘’Kebutuhan riilnya baru akan diketahui setelah ada ketetapan resmi terkait perubahan SOTK ini,’’ ujarnya.

Di luar kebutuhan di tiga dinas gabungan, ada sejumlah jabatan yang juga masih kosong. Berbagai jabatan itu tersebar di banyak dinas. Kekosongan disebabkan karena PNS yang memasuki masa pensiun. Data BKPPD sepanjang Januari hingga November, ada sekitar 20 orang yang pensiun. Itu semua dari eselon III dan IV. ‘’Akan kami lihat, apakah jumlah yang pensiun itu sebanding dengan jumlah PNS dari penggabungan OPD,’’ imbuh mantan kepala dinas perhubungan (dishub) itu.

Di hari yang sama, Bupati Ipong Muchlissoni sudah menyampaikan jawaban pemkab atas pandangan fraksi di DPRD terhadap kebijakan perampingan SOTK. Seluruh fraksi mendukung kebijakan tersebut lewat sejumlah masukan. Lantaran tidak ada fraksi yang menentang, draf rancangan peraturan daerah (raperda) pun dikirim ke gubernur untuk mendapat fasilitasi. Tinggal menunggu waktu sampai gubernur memberi lampu hijau.

Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) kini juga berkejaran dengan waktu. Ketua Baperjakat Agus Pramono sudah mengutus BKPPD untuk mengkaji skema terbaik mutasi yang akan digeber paling cepat Desember mendatang. Agus mengisyaratkan, goal mutasi adalah mendongkrak kinerja pemkab. ‘’Penempatannya juga akan mempertimbangkan tingkat kinerja mereka,’’ sebut Agus. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close