Raperda Inisiatif CTKI yang Ditolak Pemprov

58

MADIUN – Sejatinya, Pemkab Madiun sudah menyalakan lampu kuning atas inisiatif DPRD menelurkan raperda tentang penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI). Dinas tenaga kerja (disnaker) setempat memberi masukan bila substansi rancangan dewan tidak sesuai kondisi terkini. Jauh sebelum Pemprov Jawa Timur menolak karena dipandang copy-paste (copas) UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. ‘’Tapi, kami sebatas mengakomodasi. Tidak bisa melarang, karena itu raperda inisiatif dewan,’’ kata Kepala Disnaker Kabupaten Madiun Wijanto Djoko Poernomo kemarin (15/3).

Landasan awal dewan mengajukan program legislasi TKI adalah Undang-Undang (UU) 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Wakil rakyat tidak tahu bahwa regulasi itu telah diamandemen UU 18/2017. Substansi yang berubah atau bertambah cukup signifikan. Termasuk tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya berisi muatan yang ingin diperjuangkan wakil rakyat. ‘’Menangani tidak sebatas pra dan pasca, tapi juga penempatan TKI,’’ ujar Totok, sapaan akrabnya.

Belum adanya peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan menteri (permen) atas tindak lanjut UU 18/2017 juga sudah disampaikan ke dewan. Pun konsekuensi minim referensi untuk memperdalam muatan lokal raperda. Kendati demikian, Totok tidak punya pikiran buruk pembahasan dengan panitia khusus (pansus) 2 dewan bakal sia-sia. Gubernur tidak memfasilitasi disahkan menjadi perda definitif. Sebab, upaya penajaman substansi bersama stakeholder telah dilakukan. ‘’Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi biro hukum setdaprov Jatim yang bisa menilai,’’ tuturnya.

Menurut Totok, pemprov tetap meminta Kabupaten Madiun menyusun raperda tentang TKI. Terlepas pandangan sebagian besar substansi rancangan yang diusulkan di awal sebagian besar copas UU 18/2017. Yang membedakan adalah waktunya. Raperda tentang pahlawan devisa kelak bisa diusulkan setelah PP dan permen diterbitkan. ‘’Secara tidak langsung daerah merespons peraturan yang terbaru,’’ terangnya.

Namun, lanjut dia, belum dipastikan bisa tidaknya daerah menangani urusan penempatan TKI. Tugas yang hingga kini di-handle pusat. Nantinya, muatan isi PP dan permen dipilah-pilah sesuai pembagian tugas antara pusat, pemprov, dan pemkab. ‘’Dalam kesempatan rapat, saya sering bertanya kapan diterbitkan (PP dan permen, Red). Tapi, jawabannya selalu masih diproses,’’ ungkapnya ketika ditanya kapan regulasi turunan UU 18/2017 diterbitkan.

Totok mengklaim perlindungan TKI saat ini sudah bagus. Termasuk yang berasal dari Kabupaten Madiun. Kalaupun ada persoalan, dia menduga itu TKI ilegal yang bekerja ke negeri orang dengan prosedur tidak benar. Nah, konteks raperda kelak bisa memperkuat pencegahan munculnya TKI non prosedural. ‘’Kalau melihat UU 18/2017 ada penegasan ke sana,’’ tekannya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here