Rapat Paripurna LPP APBD Ngawi 2018, Fraksi-Fraksi Soroti Besarnya Silpa

18
SERIUS: Suasana rapat paripurna yang membahas tentang LPP APBD tahun 2018 di gedung DPRD Jumat (21/6).

NGAWI – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang cukup besar menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Ngawi dalam rapat paripurna membahas laporan pertangungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Ngawi tahun 2018 di gedung DPRD Jumat (21/6).

Berdasarkan nota pengantar bupati terkait LPP APBD tersebut, diketahui jumlah silpa tahun lalu mencapai Rp 232 miliar. ‘’Tentu kami sangat menyayangkan adanya silpa sebesar itu,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Antok -sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko- menuturkan, besarnya silpa itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, asumsi pendapatan yang saat awal perubahan APBD tahun lalu belum dicantumkan secara maksimal. Di antaranya dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah maupun dari pendapatan lain-lain yang sah. ‘’Tapi itu tidak terlalu signifikan jumlahnya,’’ ungkapnya.

Justru yang jumlahnya cukup signifikan itu, kata Antok, adalah dari dana perimbangan. Yang paling menonjol yakni dari dana bagi hasil migas dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp 120 miliar. Namun, belum semuanya tercantum dalam APBD tahun lalu. Masih ada sekitar Rp 23 miliar yang belum dimasukkan pada APBD.

Sedangkan dari sisi belanja, Antok mengungkapkan bahwa adanya beberapa program yang tidak bisa terlaksana ikut menyumbang besarnya silpa tahun lalu. Jumlahnya sekitar 13 persen. Selain itu, karena adanya sisa penghematan dalam proses lelang kegiatan, meski nominalnya relatif kecil dibanding kegagalan penyerapan anggaran. ‘’Kalau dari sisi belanja yang mendominasi memang belanja modalnya, karena banyak program yang tidak terlaksana tadi,’’ jelasnya.

Dari dua hal tersebut, Antok menilai yang paling urgen untuk dicermati justru dari sisi pendapatan. Terutama dana bagi hasil migas yang belum dicantumkan secara maksimal dalam APBD tersebut. Alasannya, dana tersebut merupakan bagian dari variable cost sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja oleh pemerintah daerah. ‘’Beda dengan DAK (dana alokasi khusus, Red) maupun lainnya, yang sudah terprogram peruntukannya,’’ kata Antok.

DPRD bakal mengupayakan semua kekuatan atau potensi pendapatan itu bisa dimasukkan dalam perubahan APBD sehingga di sisa waktu pada tahun anggaran 2019 ini semua dapat dimanfaatkansecara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah. ‘’Kalau sampai tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya eman,’’ pungkasnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here