Rapat Paripurna LPP APBD 2018, Legislatif Kritisi Sisi Anggaran

21
SERIUS: Suasana rapat paripurna pembahasan LPP APBD 2018 dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi Senin (24/6).

NGAWI – Kalangan legislatif mengkritisi kinerja pemkab dari sisi anggaran. Pasalnya, sejumlah program urung dieksekusi lantaran terganjal masalah budgeting. Itu terjadi dalam rapat paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2018 dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi Senin (24/6).

‘’Kalau melihat laporannya, yang harus dilakukan ke depan adalah lebih cermat lagi terhadap penganggaran dan belanja,’’ tutur Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Salah satu program yang urung dieksekusi adalah kegiatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Meski dari sisi kebutuhan lapangan sangat krusial, petunjuk teknis (juknis) penggunaannya membatasinya. Selain itu, ada beberapa program di bidang pendidikan yang gagal terserap. ‘’Di situ (DBHCHT dan pendidikan, Red) ada pengadaan yang menimbulkan kegamangan pemerintah daerah,’’ ungkapnya.

Bagaimana dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 232 miliar? Antok berharap anggaran yang gagal diserap itu bisa diakomodasi dalam perubahan APBD 2019. ‘’Kalau memang ragu-ragu ya diubah untuk program lain supaya bisa diserap maksimal. Manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat langsung,’’ tegasnya.

Meski begitu, secara umum dewan memberikan catatan positif LPP APBD 2018. Capaian pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam APBD 2018 dinilai sudah baik. Yang menjadi sorotan hanya kinerja dari sisi anggaran dan membengkaknya silpa. ‘’Saya kira itu menjadi bagian yang harus dievaluasi bersama,’’ pungkasnya. (tif/isd/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here