Ramai-Ramai Tolak Gerakan People Power

56

MADIUN – Rencana aksi gerakan people power diminimalisir. Kapolres AKBP Nasrun Pasaribu dan Dandim 0803 Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto sepakat mengajak warga untuk mengedepankan kondusivitas pasca pemilu 2019.

Hal itu mereka tegaskan usai mengikuti hasil evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Madiun di Asrama Haji kemarin (20/5). Dalam kesempatan tersebut, Nasrun menyatakan bahwa sampai dengan saat ini kondisi di Kota Madiun berlangsung kondusif setelah rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019. ‘’Kami sudah berikan imbauan ke masyarakat dan lakukan pendekatan secara persuasif, supaya tidak berangkat ke Jakarta pada 22 Mei,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Meskipun pihaknya belakangan terus menggelar upaya pemeriksaan di Stasiun Madiun dan Terminal Purboyo mengantisipasi warga berangkat mengikuti gerakan people power. ‘’Insya Allah tidak ada warga Kota Madiun yang berangkat ke Jakarta. Kami kedepakankan keamanan. Karena aman itu mahal,’’ ungkap Nasrun.

Sementara itu, Nur Alam meminta kepada semua pihak untuk berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan Kota Madiun supaya tetap kondusif pasca pemilu 2019. Pihaknya juga mengharapkan semua masyarakat mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Terutama terkait hasil pemilu 2019. ‘’Kami mengimbau masyarakat tetap stand by di Madiun untuk menjaga stabilitas keamanan negara,’’ terangnya.

Di pihak lain, Wali Kota Madiun Maidi menambahkan pemkot bakal berkoordinasi dengan Polri dan TNI dalam menjaga kamtibmas. Pihaknya juga menegaskan menolak adanya gerakan people power. Karena dianggap merusak keutuhan NKRI. ‘’Kami sepakat untuk menolak (gerakan) people power yang dapat merugikan NKRI,’’ ujarnya.

Dalam rapat evaluasi itu hadir sejumlah perwakilan dari TKD Jokowi-Ma’ruf dan BPD Prabowo-Sandi. Seperti Ngedi Trisno Yhusianto (PKB) dan Djoko Wahardi (Demokrat). Mereka berdua mengharapkan agar masyarakat Kota Madiun tidak ikut-ikutan aksi gerakan people power di Jakarta besok (22/5). Karena kondisi itu dianggap bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap gerakan people power telah diserukan oleh para tokoh masyarakat di Kota Madiun. Sutoyo misalnya. Ketua MUI Kota Madiun itu berharap warga tidak sampai terpancing dan terprovokasi dengan gerakan tersebut.

Menurutnya, apabila ada pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ‘’Pada intinya, masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,’’ tegas Sutoyo.

Hal senada juga diungkapakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun Mashud. Dia mengharapkan agar masyarakat bijak menyikapi persoalan politik nasional. ‘’Percayakan seluruhnya kepada KPU dan Bawaslu. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tupoksi mereka,’’ katanya.

Sebagai tindak lanjut, Mashud bakal mengisyaratkan seluruh ulama dan takmir masjid di Kota Madiun untuk memberikan pemahaman tentang indahnya menjalin persatuan antarkelompok. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here