Ramadan Bukan Halangan

23

PONOROGO – Legislatif bakal punya banyak agenda Mei mendatang. Salah satunya, mengebut pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang tertuang di program legislasi daerah (prolegda) 2019. Dewan juga harus membahas laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah (LKPJ) tahun anggaran 2018. ‘’Sejumlah perda segera dibahas tahun ini,’’ tegas Sekretaris DPRD Ponorogo Suko Kartono.

Sejumlah perda, kata Suko, memang sudah ditetapkan masuk dalam prolegda. Sehingga perlu dibahas di tahun ini. Salah satu yang telah diprioritaskan adalah raperda tentang pelayanan tera ulang. Penetapan raperda tersebut akan berlaku untuk berbagai transaksi jual beli, termasuk di pasar-pasar tradisional. Sementara di lapangan, transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli terus berlangsung tak mengenal waktu. Selain tera ulang, juga ada sejumlah usulan raperda lainnya. Seperti raperda berkaitan minuman beralkohol (minol). ‘’Kami berharap segera dibahas untuk mengejar ketertinggalan,’’ terangnya.

Wakil rakyat juga diharuskan untuk mengkritisi LKPJ dari bupati yang telah dikirimkan ke wakil rakyat, pertengahan April lalu. Diakui Suko, yang paling mendesak adalah pembahasan LKPJ. Sebab, pembahasan perlu digelar tak lebih dari 30 hari sejak diterimanya LKPJ dari bupati, April lalu. ‘’Kalau tidak dibahas, berarti tidak ada rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ bupati. Artinya, sudah dianggap benar,’’ kata Suko.

Suko memastikan tidak akan ada kendala sekalipun awal Mei mendatang, bulan ramadan telah tiba. Selama ini, ramadan tidak mengurangi produktivitas kinerja wakil rakyat. Berbagai agenda kegiatan juga tetap bisa digelar. Beberapa kali, rapat paripurna digelar malam selepas berbuka puasa. ‘’Agenda kegiatan bisa fleksibel. Kalau siang tidak memungkinkan, bisa digelar malam. Itu sudah beberapa kali diterapkan. Intinya, Ramadan tidak menjadi halangan,’’ pungkasnya. (naz/adv/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here