Puskesmas Punung Dimonitor Kejari

94

PACITAN – Proyek pembangunan Puskesmas Punung yang masih bermasalah bisa-bisa bergulir ke ranah hukum. Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan kini wait and see. Apalagi, proyek dinas kesehatan (dinkes) tersebut masih dalam masa pemeliharaan. ‘’Kami belum bisa identifikasi terkait kemungkinan ketidaksesuaian spek,’’ kata Kasi Intel Kejari Pacitan Mirzantio Erdinanda kemarin (13/3).

Kemungkinan, menurut dia, baru bisa diketahui setelah masa pemeliharaan rampung. Kalau pun bergerak, disebutnya justru terkait proses lelang proyek senilai Rp 3,1 miliar tersebut. Hanya, indikasi pelanggaran dalam proses lelang hingga penentuan pemenang belum ditemui. ‘’Kami akan tetap monitor jika di kemudian hari muncul masalah setelah masa pemeliharaan selesai,’’ ujar Tio, sapaan akrabnya.

Dalam proyek pembangunan Puskesmas Punung ini, pihaknya terlibat sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Pihaknya bisa bersikap represif mana kala dalam perjalanan pembangunan Puskesmas Punung ditemui ketidaksesuaian spek yang berakibat merugikan negara. ‘’Bisa kami lakukan penyelidikan sendiri atau kami serahkan kepada APIP (aparat pengawasan intern pemerintah, Red) jika ada pelanggaran administrasi,’’ tegasnya.

Sebagai TP4D, pihaknya sekadar sebagai fungsi pengawal penggunaan anggaran negara. Tujuannya, agar tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Masa pengerjaan sesuai kontrak kerja yang dibuat dan peruntukannya sesuai perencanaan awalnya. Namun, pihaknya tidak lantas bermain di balik layar. ‘’Kami beberapa kali on the spot ke Puskesmas Punung dan beberapa kali koordinasi dengan rekanan, konsultan pengawasan, serta PPK (pejabat pembuat komitmen, Red),’’ imbuh Tio.

Bahkan, pasca ambrolnya plafon kamar mandi Puskesmas Punung, Tio sempat mendatangi lokasi, Senin (4/3). Pun bertemu kepala puskesmas untuk tanya jawab terkait kejadian hingga dugaan awal penyebabnya. Menurut dia, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana proyek PT Nor Lina Indah lantaran masih dalam masa pemeliharaan. ‘’Di Puskesmas Punung ada beberapa kerusakan. Tanggung jawab rekanan itu melekat untuk memperbaiki dan membenahi kerusakan bangunan,’’ bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Pacitan berang. Pasalnya, catatan mereka terkait permintaan pascasidak sebelum penerimaan tahap pertama (P-1) terhadap pekerjaaan pembangunan Pukesmas Punung tidak diindahkan rekanan. Di antaranya pengecatan, kerapian pekerjaan, hingga kebersihan lingkungan. Komisi II bakal melakukan koordinasi ulang mengantisipasi pekerjaan yang ditunda tersebut tidak menjadi masalah akibat berakhirnya masa pemeliharaan. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here