Pungut Retribusi sesuai Regulasi

35

MADIUN – Pendapatan dari sektor retribusi kebersihan dari pedagang kaki lima (PKL) juga seksi. Sebulan di kisaran Rp 11 juta lebih. Dalam setahun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mematok capaian Rp 200 juta. ’’Dan itu selalu  berhasil terpenuhi,’’ kata Heri Martono Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah DLH Kota Madiun ditemui Radar Madiun.

Heri mengatakan, sesuai dengan perda nomor 11 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan untuk PKL dikenakan retribusi kebersihan sebesar Rp 250. ’’Tapi kadang PKL itu ngasihnya Rp 500, karena uang receh segitu nggak ada atau susah. Kalau dikembalikan pedagangnya nggak mau. Itu juga ada yang nggak mau bayar,’’ ujarnya.

’’Yang pasti saya sudah menegaskan ke teman-teman yang menarik hanya boleh memungut sesuai ketentuan,’’ imbuh Heri.

Sejauh ini, kata dia, sistem penarikan retribusi kebersihan ini dari dua jalur. Pertama, kata Heri, petugas DLH yang terjun langsung mendatangi setiap PKL yang ada di Kota Madiun. Kedua, lanjutnya, dari paguyuban yang setiap bulan rutin setor retribusi kebersihan. ’’Kalau dengan paguyuban ini ada kesepakatan dulu sebelumnya. Kami menghitungnya, rata-rata jumlah pedagang yang ramai dan sepi berapa, itu yang dibayarkan,’’ terangnya.

Ambil contoh, di paguyuban Bunderan Taman setiap bulan mengirimkan Rp 500 ribu. Langkah yang sama paguyuban pedagang gulun dan alun-alun. ‘’Kemarin saya juga baru tahu, sudah ada paguyuban CFD nanti rencananya kami akan bertemu dengan mereka (paguyuban CFD),’’  paparnya.

Di mata Heri, terbentuknya paguyuban memudahkan dalam penarikan retribusi kewajban seperti kebersihan. Karena lebih teratur dan meringankan pekerjaannya. Pasalnya, penarik retribusi kebersihan DLH yang setiap hari keliling ke PKL hanya ada tiga orang. ’’Petugas penarik retribusi ini sebenarnya ada 6, yang tiga khusus PKL yang lainnya non-PKL seperti instansi-instansi,’’ jelasnya.

Hanya dia harus memastikan ke pengurus paguyuban untuk disampaikan ke  seluruh pedagang di paguyuban. Rincian penarikan ke setiap pedagang. Karena biasanya, uang retribusi  kebersihan ini dijadikan satu dalam penarikan iuran. Nah, yang dikhawatirkan jika pedagang mengeluh dengan tagihan tersebu. ‘’Seperti ini, misalnya, setiap pedagang diminta uang Rp 2.000. Bagi pedagang yang belum paham betul, dianggapanya uang Rp 2000 itu retribusi kebersihan. Padahal, uang segitu termasuk listrik, air atau yang lain,’’ tegasnya.

‘’Karena retribusi kebersihan ini, duite cilik tapi potensi konflike gede, karena ya urusannya sama orang banyak,’’ pungkasnya. (dil/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here