Puluhan Pejabat Belum Setor LHKPN

29

MAGETAN – Belum semua pejabat di lingkup Pemkab Magetan telah melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Berdasar data badan kepegawaian daerah (BKD), baru 82,3 persen pejabat yang tuntas menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Bupati Magetan Suprawoto menyatakan, seluruh pejabat pemkab harus melaporkan LHKPN. Aturan itu tertuang dalam UU 28/1999 maupun Inpres 5/2004 serta SE Menpan RB No: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN. Setelah perombakan OPD serta mutasi, pejabat yang menduduki jabatan baru harus menyetorkan LHKPN.

BKD mencatat, jumlah pejabat yang harus melaporkan kekayaannya mencapai 300 orang. Mulai kasi, kabid, camat, kepala dinas, sekda, hingga kepala daerah. Nah, dari evaluasi BKD, belum semuanya menaati aturan tersebut. Dari total seluruh pejabat pemkab, baru 82,3 persen atau sekitar 250-an orang yang sudah mengumpulkan.

Sisanya, 17,7 persen pejabat, belum menuntaskan kewajibannya. Padahal, batas waktu penyetoran 31 Maret. ‘’Insya Allah sudah banyak yang lapor. Menurut catatan saya sudah lebih dari 50 pejabat pemda sudah lapor LHKPN. Hanya berapa jumlah yang harus lapor saya belum tahu,’’ ungkap Suprawoto.

Sementara itu, Staf Administrasi dan Penilaian BKD Magetan Doni menambahkan pelaporan LHKPN pada 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaannya ada pada mekanisme pelaporan itu sendiri. Saat ini pelapor bisa langsung melaporkan sendiri harta kekayaannya melalui sistem online. ‘’Mungkin beberapa pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya karena terkendala sistem online itu sendiri,’’ ungkapnya.

Jawa Pos Radar Magetan sempat menanyakan terkait intensitas pelaporan LHKPN pejabat pemkab kepada sekretaris BKD, Bambang AW. Hanya, dia tidak bersedia untuk diwawancara. (mgc/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here