Puluhan Karyawan PT CGL Mogok Kerja

191

MADIUN – Aktivitas pekerjaan di sebuah distributor produk rumah tangga yang bertempat di Jalan Ring Road Barat, Kelurahan Ngegong, Manguharjo, sempat lumpuh kemarin (14/3). Puluhan karyawan PT Cipta Gagas Lestari (CGL) itu melakukan aksi mogok kerja yang didukung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Mereka menuntut agar perusahaan mempekerjakan kembali sebelas karyawan yang sebelumnya dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Serta menilai bahwa PT CGL tidak menaati pasal 59 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena mengangkat karyawan kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi karyawan tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Armada, salah seorang korban PHK PT CGL, mengaku masih terikat perjanjian kerja dengan perusahaan. Namun, dalam perjalanannya tiba-tiba diputus kontrak secara sepihak. Dia mengungkapkan tidak ada alasan jelas dari perusahaan sampai memutus hubungan kerja tersebut.

Sebaliknya, kebijakan perusahaan itu dianggap memberatkan dirinya beserta karyawan lainnya secara ekonomi. Karena mayoritas mereka yang di-PHK merupakan tulang punggung keluarga. ’’Ya mintanya semua teman-teman yang di PHK bisa dipekerjakan kembali. Saya kerja juga sudah sembilan tahun. Bahkan, ada karyawan lainnya yang sudah bekerja sebelas tahun di sini tapi tidak juga diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan,’’ bebernya.

Sementara itu, General Manager PT CGL Tekno Sudarji menegaskan kebijakan PHK tidak dilakukan secara sepihak. Karena memang kontrak kerja para karyawan itu sudah habis. ’’Jadi, di perusahaan kami tidak ada PHK sepihak,’’ tegasnya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Dia mengungkapkan, dalam PKWT sudah ditentukan masa kerja karyawan. Bahkan, itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Tekno menganggap apabila ada karyawan yang mengaku sudah bekerja sembilan bahkan sebelas tahun di PT CGL adalah tidak benar. Sebab, menurutnya, perusahaan ini baru berdiri sekitar tiga tahun lalu. ’’Mengenai tuntutan (pembayaran) uang lembur, perusahaan sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apa yang dituntut oleh serikat pekerja (SP) tidak normatif,’’ terang Tekno.

Di pihak lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun Suyoto tak menampik apabila aksi mogok kerja yang dilakukan oleh puluhan karyawan PT CGL sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Hanya, dari tiga poin tuntutan yang disampaikan karyawan, pihaknya mengaku hanya akan fokus terhadap penanganan kasus PHK oleh perusahaan. Sementara, dua poin tuntutan lainnya merupakan kewenangan pengawas provinsi. ’’Kalau kasus PHK itu kami baru proses klarifikasi, belum kami lakukan mediasi,’’ katanya.

Suyoto menerangkan, sebenarnya sudah ada niat dari disnaker untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, sebelum proses itu dilakukan, para karyawan PT CGL sudah lebih dulu menggelar aksi mogok kerja. ‘’Kami berharap persoalan ini bisa dirundingkan antara kedua belah pihak. Baik dari serikat pekerja maupun perusahaan untuk mengambil jalan tengah,’’ ujar mantan kepada dinas pendidikan itu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here