Puluhan Bidang Antre Persetujuan Gubernur

122

MADIUN – Bagaimana nasib tanah kas desa (TKD) terdampak pembangunan jalan tol Klitik–Wilangan? Dari total 70 bidang yang terdampak baru dua tanah yang mendapatkan izin Gubernur Jatim Soekarwo untuk dilepas statusnya dari aset pemerintah desa (pemdes). Itu dua bidang seluas 792 meter persegi di Cabean, Sawahan.

Lantas bagaimana nasib 68 bidang TKD lainnya? Sebanyak 21 bidang sedang proses mendapatkan izin dari pemprov dan berkas 47 bidang lainnya masih menunggu terbitnya izin dari Bupati Madiun Muhtarom. ‘’Pada prinsipnya tak ada masalah. Lagipula, tol sudah beroperasi setelah diresmikan Presiden Jokowi lalu,’’ tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Madiun Joko Lelono.

Izin gubernur, tegas Joko, sejatinya hanya untuk kelengkapan proses administratif. Sebab, semua TKD terdampak sudah mendapatkan tanah pengganti. Pun, sudah dilakukan proses tukar guling untuk penggantiannya. Jika harus menunggu izin dari gubernur Jatim terlebih dahulu untuk tukar guling, pastilah jalan bebas hambatan itu belum dapat beroperasi sekarang ini. ‘’Dalam rangka percepatan pembangunan nasional, itu diperbolehkan,’’ tegasnya.

Persetujuan dari gubernur itu lebih sebagai dasar penyertifikatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun. Di mana statusnya yang semula milik perorangan menjadi aset pemdes. Jelas, perubahan status tanah itu tidak bisa sembarangan. ‘’Tanpa SK (surat keputusan, Red) gubernur, tanahnya tak bisa disertifikatkan menjadi TKD,’’ papar Joko.

Sejatinya, proses penggantian TKD itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Mulai inventarisasi TKD terdampak, pencarian dan pengganti tanah, hingga pengajuan izinnya. Namun, hingga tol diresmikan, perizinannya masih berlangsung. Namun, lamanya proses perizinan itu tidak mengganggu pembangunan jalan. Juga, tidak berdampak pada aset pemdes. ‘’Izin gubernur itu untuk legalitas,’’ urainya.

Pun, dalam penggantian TKD terlebih dahulu dilakukan pengkajian. Tingkat kesuburan tanah menjadi hal yang utama. Sehingga, TKD yang merupakan lahan pertanian tetap mendapatkan ganti dengan tingkat kesuburan yang sama. Begitu pula dengan luasan lahannya. TKD itu juga di-appraisal terlebih dahulu. Sehingga nilai TKD penggantinya minimal sama dengan yang lama. ‘’Mencari tanah untuk dijadikan TKD itu juga tidak mudah,’’ terangnya.

Adapun kewenangan mencari tanah pengganti itu di tangan pejabat pembuat komitmen (PPK) selaku instansi yang memerlukan tanah. Namun, DPMD yang menjadi leading sector dari pemdes memfasilitasi semua proses perizinan administrasinya. Lantaran semua telah diproses, kini tinggal menunggu izin dari gubernur turun satu per satu. Sehingga pemdes bisa melangkah untuk menyertifikatkan TKD barunya. ‘’Sertifikat itu sangat penting guna menghindari sengketa di kemudian hari,’’ jelasnya. (bel/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here