PT SJPS Klarifikasi Dugaan Pungli Petani Kaibon

202

MADIUN – Kasak-kusuk dugaan pungutan liar (pungli) penambahan biaya sambungan listrik sumur pompa di Kaibon, Geger, terurai. PT Sinar Jaya Putra Sentosa (SJPS) selaku mitra PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu membantah adanya tarikan ke kelompok petani (poktan) hingga Rp 400 juta. ‘’Yang dibayarkan 19 petani hanya Rp 171 juta,’’ kata Direktur PT SJPS Ismini, Rabu (3/10).

Pihaknya membantu memasang jaringan listrik baru dengan tegangan daya 5.500 watt di area persawahan Dusun Sedoro desa tersebut. Belasan petani itu masing-masing dibebani biaya Rp 9 juta. Bujet tersebut untuk biaya penyambungan (BP) ke PLN sebesar Rp 5,3 juta dan alat kelengkapan seperti instalasi Rp 500 ribu hingga sertifikasi laik operasi (SLO) Rp 165 ribu. Juga, biaya perusahaan dan operasional Rp 2 juta (selengkapnya lihat grafis). ‘’Rincian dananya sudah kami sampaikan kepada petani,’’ ujarnya.

Ismini menyebut, belasan petani tidak keberatan membayar Rp 9 juta. Sebab, nominal itu sudah disosialisasikan sebelum proyek bergulir. Alurnya, 19 warga itu mengajukan permohonan secara kolektif untuk memasang sambungan listrik baru. Permohonan itu lantas ditindaklanjuti ke PLN untuk mengetahui dayanya, hingga diputuskan sebesar 5.500 watt. ‘’PLN mematok BP (biaya penyambungan) sebesar Rp 5.329.500 karena per wattnya Rp 969,’’ sebutnya.

Sedangkan sisa Rp 3,6 juta untuk keperluan instalasi hingga biaya perusahaan diklaimnya telah mendapat persetujuan PLN. Dengan catatan warga bersedia. Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan tiang beton listrik tidak dikerjakan PT SJPS. Tetapi langsung dari PLN. ‘’Kami hanya pasang listrik baru. Kalau masalah sumur pompa atau submersible itu urusannya petani,’’ tutur Ismini sembari menilai persoalan ini hanyalah kesalahpahaman.

Kemarin PT SJPS mengadakan pertemuan dengan 19 warga terkait di balai dusun Sedoro. Mereka membuat surat pernyataan tidak keberatan tarikan dana Rp 9 juta. Nominal tersebut sesuai kesepakatan dan sosialisasi dari pihak ketiga. Pertemuan itu juga dihadiri badan permusyawaratan desa (BPD) dan Kades Kaibon Muhammad Sinto. Tidak ada nama Basuki yang belakangan mengklaim sebagai ketua gabungan kelompok tani (gapoktan). Dia sengaja tidak dihadirkan dalam forum tersebut. ‘’Pernyataan dari warga ini mengklirkan informasi dugaan pungli tidak benar,’’ kata Usman Baraja, kuasa hukum 19 warga tersebut.

Baraja mempersoalkan legal standing Basuki yang mengatasnamakan sebagai ketua gapoktan Kaibon. Sesuai keterangan pemerintah desa (pemdes), ketua gapoktan aktif adalah Sutrisno. Dia juga mempertanyakan asal-usul pungutan mencapai Rp 400 juta. ‘’Yang bersangkutan kami somasi untuk segera menyampaikan permintaan maaf. Kalau tak ingin dilaporkan balik,’’ tegasnya.

Kades Kaibon Sinto membenarkan bahwa Basuki bukan ketua gapoktan. Statusnya juga bukan sebagai mantan. Ketua BPD Kaibon Sumitro menilai persoalan sudah klir. Dia berharap bisa dijadikan pembelajaran ke depan. Juga, meminta warga tidak memperpanjang permasalahan. ‘’Mari dijaga bersama dan kembali fokus membangun desa,’’ tekannya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here