PT KAI Sebut Tak Pernah Dilibatkan Pembahasan RTRW

119

PONOROGO – Klaim pelibatan dalam pembahasan masterplan tata ruang daerah dimentahkan PT KAI. BUMN perkeretaapian itu tak sekalipun dilibatkan pemkab Ponorogo. Baik penertiban pasar eks stasiun maupun revisi Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang di dalamnya mengatur rambu pemanfaatan lahan milik PT KAI. ‘’Tidak pernah dilibatkan. Penertiban pun hanya pemberitahuan,’’ tegas Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko, kemarin (23/1).

Perusahaannya, tegas Ixfan, punya aturan main tersendiri dalam memanfaatkan aset-asetnya. PT KAI punya kewajiban memetik untung dari menyewakan aset-aset negara miliknya. Kepada perorangan, badan usaha, atau bahkan pemerintah. Aset-aset itu, termasuk eks stasiun —juga dilindungi oleh sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. ‘’Jadi kalau mau difasumkan, tidak bisa karena itu milik PT KAI. Kalau mau, harus menyewa,’’ ujarnya.

Karenanya, pemkab harus menempuh sejumlah langkah jika ingin menjadikan eks stasiun sebagai fasum. Pencatatan aset harus dihapus di dua kementerian sekaligus: perhubungan dan keuangan. Langkah lain, bisa melalui penyewaan seperti yang dilakukan Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya atau PT Sakur Agung Perkasa (PT SAP). Seperti yang ditempuh Pemkab Jombang. ‘’Di Jombang, pelebaran jalan dan jembatan yang mengenai aset PT KAI, harus sewa. Tidak bisa seenaknya sendiri,’’ tegasnya.

Sementara pemkab setempat berupaya merevisi Perda RTRW untuk menegaskan aturan main tata ruang se-kabupaten. Terutama di lahan eks stasiun yang telah ditertibkan. Upaya pemkab itu juga didasarkan pada masterplan di kemenhub untuk mereaktivasi jalur mati rel kereta api. Menurut Ixfan, rencana reaktivasi jalur kereta api memang sudah mulai dieksekusi pusat. ‘’Di antaranya di Purwokerto, Sukabumi, dan beberapa jalur lainnya,’’ ujarnya.

Reaktivasi, lanjut Ixfan, tergantung kepentingan pemerintah pusat. Saat belum direalisasikan, PT KAI wajib menjaga dan mengusahakan asetnya. ‘’Untuk menunjang pendapatan negara.’’

Ketua DPRD Ali Mufthi mengatakan, revisi Perda RTRW memang masuk dalam agenda pembahasan wakil rakyat tahun ini. Pun, sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2019. Wakil rakyat tidak akan menghambat. Sebaliknya, Ali menjanjikan pihaknya siap mendukung. ‘’Tinggal dari pemkab kapan akan diserahkan untuk dibahas. Kami di DPRD menunggu. Yang jelas, kami siap jika harus bekerja dengan cepat membahas revisi perda RTRW,’’ tukasnya. (naz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here