PT KAI Daop VII Madiun Anggap Pemkab Semena-mena

1668

PONOROGO – ‘’KAMI tidak terima.’’ Pernyataan itu tegas disampaikan Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko. Dia menganggap pemkab semena-mena. Karena penertiban menyasar bangunan-bangunan di atas lahan milik badan usaha perkeretaapian. Bukan milik pemkab. ‘’Selama yang ditertibkan adalah lahan PT KAI yang dikontrakkan kepada penyewa berarti semena-mena,’’ katanya.

PT KAI berpegang teguh pada pendirian bahwa urusan sewa-menyewa hanya antara pihaknya dengan Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya. Setelah koperasi itu diusulkan untuk dibekukan akhir tahun lalu, bisnis antara PT KAI di eks stasiun dijalankan dengan PT Sakur Agung Perkasa (SAP). Ixfan menyebut, kerja sama antara PT KAI dan PT SAP berlangsung enam bulan terhitung Januari ini. ‘’Dan selama ini mereka (koperasi kemudian dilanjutkan PT SAP, Red) tertib,’’ terangnya.

Ixfan pun terang-terangan menyebut bahwa PT KAI merasa dirugikan atas penertiban kemarin. Bagaimanapun, langkah itu mengganggu bisnis yang dijalankan perusahaan perkeretaapian tersebut. Sementara, lanjut Ixfan, PT KAI juga ditargetkan pendapatan oleh negara. Termasuk, melalui sewa-menyewa aset yang dimiliki perusahaan tersebut. ‘’Kalau PT KAI, ya tidak terima. Pendapatan dari kewajiban penyewa ini sudah masuk dan tertib,’’ ujar Ixfan.

Idealnya, lanjut Ixfan, PT KAI dan pemkab dapat menjalin komunikasi yang harmonis. Untuk mengurai persoalan-persoalan dari bisnis yang dijalankan BUMN yang kini dipimpin Edi Sukmoro tersebut. Di sisi lain, aturan di daerah dapat ditegakkan dengan baik oleh pemkab setempat. Ixfan lantas mencontohkan cara PT KAI dan Pemkab Madiun dalam mengurai persoalan yang timbul dari sewa-menyewa aset di Saradan. ‘’Di Madiun, PT KAI dan pemkab berkoordinasi intens untuk menegakkan, mana bangunan yang berdiri tidak sesuai sewa-menyewa dan peraturan di daerah. Semisal, permukiman tapi dibuat kios atau lokalisasi, ini akan kami tertibkan bersama-sama,’’ urainya.

PT KAI segera bersikap. Namun, sebelum itu mereka ingin mendapat laporan langsung dari PT SAP selaku penyewa. Kata Ixfan, supaya pihaknya mendapat data secara akurat dan menyeluruh. ‘’Kami tidak terima. Tapi, kami juga tidak langsung menuduh pemkab salah. Barangkali juga ada kewajiban penyewa yang tidak terpenuhi kepada pemkab,’’ tuturnya. ‘’Kami ingin dengar dulu bagaimana laporan penyewa. Kalau laporan ke pusat, melihat pemberitaan yang masif selama ini, otomatis mereka sudah dengar,’’ imbuh Ixfan. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here