Madiun

PT BMI Tak Bisa Tunjukkan Surat Jawaban Pemblokiran

Eks Marketing PT HMP Akui Tanda Tangani Kuitansi Angsuran

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Majelis hakim mencecar kuasa hukum PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam sidang perkara nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan agenda pembuktian lanjutan di Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun Rabu (7/10).

kuasa hukum tidak dapat menunjukkan surat jawaban terhadap permohonan pemblokiran PT BMI ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun. ‘’Sudah diblokir? Berarti kalau ada permohonan pemblokiran, mekanismenya ada jawaban terhadap permohonan tersebut,’’ kata Hakim Ketua Nur Hamid kepada kuasa hukum dari Law Firm Dewan Syam&Partners itu.

Kuasa hukum berkeyakinan objek yang menjadi sengketa antara PT BMI dengan PT HMP telah diblokir. Namun, kuasa hukum tidak dapat menunjukkan bukti formal terhadap pemblokiran tersebut. ‘’Secara pasti tidak tahu, tapi keyakinan saja,’’ kata kuasa hukum menjawab pertanyaan hakim ketua.

Perdebatan itu terjadi setelah kuasa hukum PT BMI menunjukkan alat bukti tambahan. Yakni, salinan surat permohonan informasi status tanah dan cara pembukaan pemblokiran oleh PT HMP kepada BPN Kota Madiun tertanggal 21 November 2017. Serta salinan surat balasan nomor 01/300.8.3535.77/1/2018 tentang informasi status tanah oleh BPN Kota Madiun terhadap PT HMP tanggal 2 Januari 2018.

Sementara itu, kuasa hukum PT HMP selaku terlawan tersita menghadirkan Indarto, mantan marketing PT HMP. Di hadapan hakim ketua, Indarto mengakui telah mengeluarkan dan menandatangani beberapa kuitansi pembayaran yang dilakukan penghuni Rawa Bhakti Residence. Salah satunya kuitansi atas angsuran pembayaran Agnes Andriana tertanggal 19 Desember 2013.

Dalam kesaksiannya, Indarto juga membeberkan metode pembayaran yang dilakukan para user. Baik pembelian secara cash maupun cash tempo. Mayoritas langsung transfer ke nomor rekening Ernawan Rachman Oktavianto selaku direktur utama PT HMP. Ada pula yang transfer ke nomor rekening notaris Asni Arpan. ‘’Ada nomor rekening PT HMP tapi kenapa tidak dipakai, saya kurang tahu,’’ jelas Indarto dalam kesaksiannya.

Kesaksian Indarto berikutnya cukup membuat hakim ketua mengernyitkan dahi. Itu tentang penerbitan surat kontrak pembelian dan surat perjanjian sementara. Indarto mengungkapkan, jika user menyetor down payment di bawah 10 persen maka diterbitkan surat kontrak pembelian. Namun, jika sudah 10 persen diterbitkanlah surat perjanjian sementara. ‘’Tapi tidak semua nasabah,’’ bebernya.

Indarto tidak pernah tahu perihal surat hak guna bangunan (SHGB) asli. Dia hanya memegang soft copy SHGB untuk meyakinkan user dan memasarkannya ke publik. Pun selama ini dia tidak pernah mengurus pengajuan SHGB ke sertifikat hak milik (SHM). ‘’Karena urusan ini harus difasilitasi notaris,’’ ujarnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close