PT BJMP Dipersilakan Ajukan Surat Audiensi ke Tim 9

109

MADIUN – Masalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun menyeret anggota tim 9 DPRD Kota Madiun. Ada legislator yang disebut-sebut mempunyai kepentingan tertentu di balik kisruh antara juru parkir dengan PT Bumi Jati Mongal Permai (PT BJMP).

Seperti langkah Andi Raya Bagus Miko Saputro dan Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan yang sengaja menginisiasi para jukir untuk mengembalikan rompi dan kartu tanda anggota (KTA) PT BJMP pada Senin lalu (18/2).

Andi Raya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Madiun menegaskan tidak ada maksud dan tujuan pribadi atau politis. Langkahnya menyuruh sebagian jukir mengembalikan rompi dan KTA ke PT BJMP murni sebagai bentuk keprihatinan yang dialami para jukir di Kota Karismatik. ’’Kalau bicara muatan politis, di mana muatan politis yang dimaksud dan dari sisi apa. Apalagi, mereka belum tentu juga memilih saya. Jadi, konteksnya ini berbicara seluruh jukir di Kota Madiun,’’ ujar Andi Raya.

Kendati demikian, keterlibatan anggotanya dalam keruwetan masalah parkir antara jukir dengan PT BJMP tidak membuat Istono selaku ketua tim 9 DPRD Kota Madiun mau menanggapinya lebih jauh. Dia berdalih tidak ingin menilai kinerja person anggotanya. ’’Kalau itu sudah menyangkut person, saya tidak akan berkomentar. Tapi, kalau itu secara lembaga, kami tanggung jawab,’’ kata Istono kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (20/2).

Tim 9 memang tengah menghadapi sorotan tajam dari berbagai penjuru. Selain keluhan para jukir yang mengadu kepada DPRD lewat aksi demo pekan lalu, kritikan juga datang dari manajemen PT BJMP. Kinerja tim 9 dianggap berat sebelah karena tidak memanggil pihak PT BJMP. ‘’Karena parkir ini menjadi wilayahnya dishub, ya kami panggil dishub,’’ ujar politikus Partai Demokrat itu.

Sebaliknya, kata Istono, jika perusahaan asal Kabupaten Madiun tersebut menginginkan adanya audiensi dengan tim 9 DPRD, pihaknya mempersilakan. Syaratnya cukup mengajukan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) dengan maksud dan tujuan yang jelas. ’’Silakan mengajukan audiensi, nanti akan kami tanggapi,’’ ucapnya.

Tapi, menurut dia, selama ini tim 9 menganggap belum perlu memanggil PT BJMP untuk didengar pendapatnya dalam masalah pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. Apalagi, di sisi lain, dishub bersedia memediasi konflik yang terjadi antara jukir dengan PT BJMP. ’’Dalam aturan kerja samanya sudah jelas kok, apa tugas, kewajiban, dan hak dari dishub,’’ terang Istono.

Yang jelas, Istono menyatakan tidak ada persoalan di internal tim 9 DPRD. Selain itu, dia menegaskan secara institusi pihaknya tidak bisa didekte dalam perkara ini. Terlebih saat ada warga yang mengadu ke dewan. ’’Ini merupakan bentuk sikap DPRD sebagai lembaga,’’ ungkapnya.

Di tempat terpisah, pihak manajemen PT BJMP dan dishub menyosialisasikan kebijakan baru terkait penerapan parkir kepada para jukir di Jalan dr Sutomo kemarin siang. Adapun sosialisasi menyangkut tentang hak pengelolaan parkir tepi jalan umum sepenuhnya merupakan kewenangan PT BJMP. Hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian kerja sama antara Pemkot Madiun dengan PT BJMP nomor: 030/02/401.112/2019.

Sosialisasi ke jukir juga menyangkut tentang keberadaan kelompok tertentu di luar PT BJMP yang menjanjikan lahan parkir itu tidak benar. Manajemen PT BJMP juga memberikan kelonggaran bagi para jukir untuk bergabung. ’’Jika ada pihak lain yang meminta setoran di luar kami, maka itu bisa dipastikan praktik ilegal. Kami akan coba tempuh jalur hukum untuk menindak oknum tersebut,’’ tegas Project Manager PT BJMP Wahyu Hendrawan saat dikonfirmasi kemarin (20/2).

Dia menambahkan, jukir yang tidak dilengkapi dengan identitas berupa KTA, surat tugas, dan rompi oranye dari PT BJMP dipastikan merupakan jukir liar. Jadi, rompi biru yang sebelumnya merupakan pemberian dari dishub pada 2017 lalu sudah tidak berlaku. ’’Dari awal kami bersama dishub sudah memberikan sosialisasi kepada jukir, bahwa intinya pemegang sah dari kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum adalah PT BJMP. Bukan dari kelompok tertentu atau pihak lain,’’ beber Wahyu.

Oleh sebab itu, setelah tahapan sosialisasi nantinya rampung, pihaknya bersama dishub akan langsung melakukan penertiban. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi jukir liar. Hanya penertiban dilakukan secara pelan-pelan yang didahului proses pendekatan agar tercipta situasi kondusif. ’’Kami memberikan kelonggaran kepada jukir untuk berdiskusi terkait hal apa pun. Baik itu soal (target) setoran maupun tentang kebijakan aturan di lapangan,’’ terang Wahyu.

Sebagaimana diketahui, berdasar hasil lelang, PT BJMP memang berhak mengelola parkir tepi jalan umum di Kota Madiun. Perusahaan itu berani menawarkan setoran pendapatan ke kas daerah (kasda) sebesar Rp 3,2 miliar per tahunnya.

PT BJMP diberi wewenang untuk menarik retribusi parkir di 51 ruas jalan ditambah empat titik lokasi parkir insidental. Seperti saat event Hari Jadi Kota Madiun selama 15 hari, car free day (CFD) Jalan Pahlawan dan Jalan Taman Praja, serta saat aktivitas kegiatan Pasar Sri Jaya pada hari Minggu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here