PT BJM Kuasai Semua Lahan Parkir

181

MADIUN – Pola manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun berubah drastis. Mulai 1 Februari 2019, pengelolaannya berada di bawah wewenang PT Bumi Jati Mongal (BJM). ‘’Kami (dishub, Red) akan fokus dalam hal penindakan parkir yang melanggar aturan,’’ kata Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rasidi kemarin (18/1).

Ada sejumlah ketentuan yang mesti dipatuhi para juru parkir (jukir) setelah adanya kerja sama antara dishub dengan pihak ketiga asal Kabupaten Madiun tersebut. Para jukir diwajibkan menyetorkan hasil pendapatan mereka ke masing-masing koordinator yang telah ditunjuk oleh PT BJM. Selanjutnya, hasil pendapatan parkir yang terkumpul dihimpun. Sebelum kemudian pihak PT Bumi Jati Mongal diwajibkan menyetorkan ke kas daerah (kasda) senilai Rp 3,135 miliar tiap tahunnya. Sementara kerja sama operasional itu berjalan dua tahun.

Ansar mengungkapkan, perubahan pola manajemen pengelolaan parkir itu dilakukan agar keberadaan jukir terorganisasi. Di samping mengantisipasi adanya jukir liar. Total ada sekitar 350 jukir yang digandeng oleh PT BJM. Mereka mayoritas merupakan wajah-wajah lama. Selain itu, mereka dituntut untuk memungut retribusi parkir sesuai ketentuan Perda 22/2017. ’’Mereka juga diminta untuk membuat komitmen ulang yang menyatakan kesanggupan dan berkomitmen mendukung manajemen,’’ ujar Ansar.

Yang jelas, lanjut dia, adanya perubahan pola manajemen pengelolaan parkir itu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih target PAD dari sektor retribusi parkir pada tahun ini naik drastis. Dari sebelumnya hanya Rp 1,3 miliar pada 2018, menjadi Rp 3,135 miliar pada 2019. ’’Paling utama tidak boleh ada jukir liar. Karena dengan begitu nanti ada penguapan PAD, soalnya (hasil pendapatan) tidak disetor kepada pengelola,’’ ungkap Ansar.

Project Manager PT BJM Wahyu Hendrawan mengatakan, pihaknya berupaya untuk mengubah citra jukir yang identik dengan premanisme, gesekan, maupun tawuran. Saat ini sudah ada 350 jukir resmi yang mereka ayomi. ’’Nantinya, para jukir itu bakal dibuatkan asuransi kesehatan dan kecelakaan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Pihaknya juga memberi sanksi bagi jukir yang melanggar ketentuan. Semisal tidak menyetorkan hasil pendapatan mereka ke manajemen PT BJM. Para jukir bisa dikenai sanksi teguran, pembinaan, hingga ancaman pidana. ‘’Mengenai parkir liar, kita sudah memberikan solusi bahwa semua yang bertugas untuk kegiatan parkir terutama jukir itu harus dilengkapi tiga komponen,’’ ujar Hendrawan.

Adapun sejumlah komponen itu di antaranya pemberian rompi berwarna oranye yang di bagian depan terdapat logo dishub serta di bagian belakang ada tulisan PT BJM kepada jukir. Para jukir nantinya juga bakal dilengkapi kartu identitas. Selain itu, mereka bakal diberi surat tugas dan karcis sebagai tanda bukti penarikan retribusi. ‘’Di luar itu, saya pastikan masuk wilayah hukum yaitu pungli. Kami tidak menoleransi adanya pungli maupun adanya beking oknum dan sebagainya,’’ tegas Hendrawan. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here