Proyek Puskesmas Wungu Terlambat, CV Dikompensasi Dua Pekan

128

MADIUN – Kekhawatiran sejumlah pihak yang meragukan CV Sekawan Elok sanggup menuntaskan proyek Puskesmas Wungu terbukti. Hingga batas akhir 12 Desember kemarin, proyek senilai Rp 1,4 miliar itu belum selesai. Pengerjaannya molor lebih dari sepekan. ‘’Masih proses penyelesaian,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun Soelistyono Widyantono.

Soelis -sapaan Soelistyono Widyantono- tidak hafal berapa persentase keterlambatan proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut. Hanya, sampai tenggat waktu yang ditetapkan, menyisakan finishing pada eksterior dan interior bangunan. Misalnya, pengecatan tembok serta pemasangan daun pintu dan jendela di setiap sisinya. Namun, secara umum bangunan yang difungsikan untuk rawat jalan pasien itu sudah berwujud. ‘’Sudah hampir jadi,’’ ujarnya.

Pantauan Radar Mejayan Jumat (21/12) lalu, bangunan gedung dan pagar puskesmas sudah berdiri. Bagian atapnya telah terpasang genteng dengan lantai berkeramik. Sejumlah pekerja sibuk mengecat tembok di pelataran tempat menurunkan pasien dari kendaraan bermotor. Sedangkan sisi ruang barat dan timur masih urukan tanah. ‘’Juga ada sedikit perbaikan,’’ imbuh Soelis.

Untuk menyelesaikan proyek yang dimulai Juli itu, Dinkes memberi tambahan waktu dua pekan. Injury time 27 Desember. Kendati demikian, pejabat pembuat komitmen (PPK) tetap memberikan denda keterlambatan. Besarannya sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yakni, dihitung per hari keterlambatan dengan rumus seperseribu dikali nilai kontrak. ‘’PPK menghitung berapa hari keterlambatan sampai proyek itu diselesaikan,’’ ucap Soelis.

Bagaimana status akreditasi badan layanan umum daerah (BLUD)-nya? Soelis mengklaim prosesnya telah selesai. Belum selesainya pembangunan tidak berdampak pada penilaian akreditasi. Setelah berkonsultasi dengan lembaganya, tim akreditasi dari  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaklumi belum rampungnya infrastruktur layanan kesehatan tersebut. ‘’Yang terpenting kan bangunannya sudah ada dan proses dirampungkan. Itu sudah menjadi bukti,’’ paparnya.

Soelis menyatakan, orientasi penilaian BLUD bukan pada peningkatan sarana dan prasarana (sarpras). Melainkan lebih mengerek mutu dan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Keterbatasan lahan membuat puskesmas tidak bisa menampung banyak pasien hingga menerapkan fasilitas rawat inap. ‘’Kalau untuk rawat inap sudah ada rumah sakit di sana (RS Paru Dungus),’’ ucapnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here