Protes soal Setoran Parkir, Ratusan Jukir Kembalikan Rompi

373

MADIUN – Polemik masalah antara juru parkir (jukir) di Kota Madiun dengan PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) makin meruncing. Kemarin (18/2) sejumlah jukir mengembalikan rompi berikut identitas pemberian dari perusahaan pengelola parkir tepi jalan umum tersebut.

Total ada sekitar 118 buah rompi berwarna oranye yang bertuliskan PT BJMP di bagian belakangnya mereka serahkan ke Tim 9 DPRD Kota Madiun. Sebagai gantinya, para jukir saat ini bekerja dengan hanya menggunakan rompi lawas berwarna biru hasil pemberian dinas perhubungan (dishub).

Tim Advokasi Jukir Kota Madiun Joko Permono menegaskan, pengembalian rompi itu bagian dari bentuk penolakan jukir bahwa mereka bukan merupakan karyawan PT BJMP. ‘’Sekarang banyak (jukir) yang pakai rompi lama. Itu adalah bukti bahwa mereka tetap bekerja seperti biasa tapi tidak di bawah naungan PT Bumi Jati Mongal Permai,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Dengan demikian, lanjutnya, setoran jukir yang diberikan kepada PT BJMP disesuaikan dengan nominal setoran lama. Nominalnya bervariasi antara sekitar Rp 10 ribu–Rp 50 ribu berdasar potensi titik parkir. ‘’Kami tetap akan setor ke PT BJMP. Tapi, (nominal) setoran lama,’’ ujar Joko.

Tidak hanya itu, Joko juga menyetorkan sejumlah data berikut surat pernyataan yang isinya berkaitan dengan sikap jukir. Di mana mereka bertindak tanpa ditunggangi kepentingan politik. Sebaliknya, semua itu untuk membantu Tim 9 DPRD Kota Madiun dalam melakukan investigasi data di lapangan. ‘’Kami sekaligus melengkapi dan menambahi data yang sebelumnya sempat kami berikan sebagian ke tim 9 saat aksi demo lalu,’’ terangnya.

Ditanya soal usulan negosiasi nominal setoran dari pihak PT BJMP, Joko mengaku hal itu kecil kemungkinan terjadi. Sebab, menurut dia, selama ini jukir tidak ada kaitannya kerja sama kontrak kerja dengan perusahaan asal Kabupaten Madiun itu. ‘’Mereka (PT Bumi Jati Mongal Permai, Red) kontraknya bersama dengan pemkot. Bukan sama jukir,’’ ungkapnya.

Saat pengembalian rompi dan pemberian identitas itu, Tim 9 DPRD Kota Madiun diwakili Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan beserta Didik Yulianto. Kokok yang merupakan bagian dari anggota tim 9 mengaku bakal berupaya mengurai persoalan yang dihadapi oleh jukir. ‘’Apabila ternyata benar-benar ada ketidakseimbangan antara apa yang dipetik oleh PT Bumi Jati Mongal Permai dengan yang didapat oleh jukir selama ini, tentu haru ada evaluasi,’’ katanya.

Dia mengungkapkan, sesuai perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan parkir tepi jalan umum antara dishub dengan PT BJMP, proses evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. ‘’Kalau memang nanti tidak bisa dipertemukan dengan damai, harapan kami dishub bisa memberikan sanksi kepada PT Bumi Jati Mongal Permai,’’ ucap politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, Tim 9 DPRD Kota Madiun lebih dulu melakukan gelar perkara terkait data-data yang mereka peroleh. Hasilnya, terungkap ada potensi pendapatan dari sektor parkir sesuai hasil survei CV Cakra sebesar Rp 10,9 miliar. Mendapati hal tersebut, tim 9 berusaha menggali lebih jauh terkait hasil survei tersebut. ‘’Apakah survei itu dilakukan pada musim kemarau saja atau selama satu tahun penuh,’’ kata Kokok Patihan. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here