Protes Setoran Selangit, Jukir Demo

193

MADIUN – Para juru parkir (jukir) di Kota Madiun meradang. Mereka mengeluhkan besarnya setoran pendapatan yang dipatok PT Bumi Jati Mongal (BJM). Dari sebelumnya hanya Rp 10 ribu naik Rp 80 ribu per hari sejak pengelolaan parkir beralih dari dinas perhubungan (dishub) ke swasta.

Keluhan itu mereka sampaikan kepada para anggota DPRD Kota Madiun kemarin (13/2). Tidak hanya masalah setoran, mereka menyampaikan empat tuntutan lain terkait pengelolaan parkir yang dijalankan perusahaan asal Kabupaten Madiun itu.

Seperti perlu dilakukannya kajian ulang terkait setoran. Mengingat proses penetapan setoran wajib hanya ditentukan secara sepihak oleh manajemen PT BJM. Mereka berharap dilibatkan saat membahas peninjauan ulang setoran.

Selain itu, jika jukir tidak mampu memberikan setoran sesuai dengan yang diminta manajemen, maka dianggap utang. Bahkan, sampai berujung pada pemecatan dengan cara menarik kembali rompi oranye, kartu identitas jukir, dan uang pendapatan. ’’Sudah ada tujuh teman kami yang dipecat,’’ kata Joko Permono, ketua DPW Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Jatim, sekaligus pihak yang dikuasakan oleh jukir.

Tuntutan lainnya adalah menghapuskan tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak manajemen PT BJM dalam menjalankan operasional pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Menurut Joko, para jukir kerap mengalami intimidasi saat di lapangan. ’’Kalau semua ini tidak segera disikapi, kami khawatir akan menjadi permasalahan sosial,’’ ujarnya.

Di samping itu, ada dugaan pungutan parkir liar di luar batas kewenangan PT BJM. Seperti yang terjadi di halaman depan kantor Telkom, di depan area Carefour, serta di sepanjang Jalan Thamrin.

Beberapa titik tersebut bukan merupakan aset pemkot. Misalnya, area parkir di depan kantor Telkom merupakan aset perusahaan telekomunikasi tersebut. Dan, bukan merupakan bagian dari area parkir yang dikuasi PT BJM. Sedangkan, Jalan Thamrin merupakan bagian dari jalan nasional. ’’Tarikan itu sudah di luar titik parkir yang terdata di panitia lelang,’’ tutur Joko.

Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rosidi menyatakan bakal menindaklanjuti aspirasi dari para jukir tersebut. Termasuk me-review ulang setoran. Karena secara prinsip kebijakan yang diterapkan oleh dishub berdasar pada kondisi atau fakta di lapangan. ’’Sejauh mana kebijakan nanti yang mau diambil itu disesuaikan dengan mekanisme yang ada. Antara eksekutif dan legislatif,’’ katanya.

Dia mengupayakan kajian bakal dilakukan secara cepat. Supaya masyarakat dapat terlindungi atas kebijakan yang diterapkan oleh pemkot. ‘’Yang penting masyarakat segera atau tidak dalam kondisi merasa kurang,’’ ujarnya.

Yang jelas, Ansar mengatakan penelitian ulang secara komprehensif yang bakal dilakukan dishub beserta DPRD tidak sampai membahas peninjauan ulang kerja sama dengan PT BJM. Karena semuanya sudah diatur dalam kontrak lelang. Saat ini, total ada sekitar 350 jukir yang digandeng oleh PT BJM. ‘’Nanti semua aspek di lapangan maupun aspek kebijakan akan kami teliti semua,’’ tuturnya. (her/c1/ota)

1 COMMENT

  1. Comment:kalau naiknya setoran jukir sampai 80% takutnya berdampak pada masyarakat luas…takutnya karena Uber setoran mereka jg akan menaikkan restibusi..mudah2 cepat terselesaikan dan tidak ada yg dirugikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here