Mejayan

Protes Massa Cakades Geger, DPMD-DPRD ”Salahkan” Cakades

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun kian memanas. Rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), serta tiga calon kepala desa (cakades) Senin (21/10) deadlock. Ketiga kubu tidak menemukan titik temu ihwal penyelesaian surat suara tidak sah karena coblos tembus simetris.

Belakangan, bukan hanya Priyanto Ari Saptono, cakades Pucangrejo, Sawahan, dan Mahmud Rudiyanto, cakades Geger, yang dirugikan atas suara tidak sah hasil pemungutan suara Rabu (16/10). Tapi juga cakades Klitik, Wonoasri, dan Kertobanyon, Geger. Bersama cakades Pucangrejo, keduanya ikut hearing yang diwarnai aksi unjuk rasa puluhan pendukungnya di halaman Gedung Klitik, sebutan gedung DPRD Kabupaten Madiun, sekitar pukul 10.00.

Sigit Wisang Wibowo, juru bicara (jubir) Mahmud, mengkritisi Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa sebagai pedoman pilkades serentak kali ini. Pasal 61 regulasi itu tentang sah dan tidaknya suara tidak membahas spesifik coblosan simetris. Yaitu, surat suara tercoblos di dalam kotak calon dan satu di ruang lain tanpa mengenai calon.

Terutama pasal 61 ayat 2 F yang mencoblos surat suara di luar kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. ‘’Tidak ada pengertian simetrisnya. Kalaupun pengertiannya simetris, panitia tidak pernah melakukan sosialisasi,’’ ungkap Sigit.

Dalam hearing di ruang rapat I itu, Sigit juga menyampaikan Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD. SE tertanggal 17 Oktober 2018 untuk Pilkades Senibung, Ketungau Hilir, Kalimantan Barat, itu menyatakan coblos tembus simetris sah. Pemkab diharapkan punya pandangan luas dalam menyelesaikan perselisihan yang kasusnya serupa.

Terlepas ditujukan daerah lain, SE itu bisa berlaku untuk kota dan kabupaten se-tanah air. Sebab, dokumen itu turun lewat proses mekanisme pengajuan resmi, menyikapi permasalahan di lapangan. Apalagi, acuan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mengeluarkan SE itu adalah Permendagri 112/2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. ‘’Kemendagri selaku pembina pemerintah. Surat edaran bisa menjadi wind blower untuk membuka kotak suara dan menghitung suara yang tidak sah,’’ paparnya.

Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono menyatakan, tafsir sah tidaknya coblosan dalam kasus coblos tembus simetris tertuang pada pasal 61 ayat 1 C dan ayat 2 F. Sehingga, tidak ada kekosongan ketentuan secara yuridis pada perbup. Sedangkan SE Kemendagri untuk pilkades Senibung belum diterima. ‘’Sehingga, rujukan kami adalah Permendagri 112/2015 dan UU 6/2014 tentang Desa,’’ katanya.

Joko mengklaim sosialisasi perbup telah dilakukan secara berjenjang. Mulai tingkat kabupaten, zona utara dan selatan, kecamatan, hingga desa. Perihal anggapan banyak warga belum memahami proses pencoblosan hingga memunculkan coblos tembus simetris, dia berdalih panitia tidak mungkin mengumpulkan satu per satu warga karena keterbatasan. ‘’Karenanya, tugas sosialisasi ini juga menjadi kewajiban cakades,’’ kelitnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso prihatin atas banyaknya surat suara tidak sah di sejumlah desa penyelenggara pilkades. Dari kejadian itu, pihak-pihak terkait diharapkan bisa belajar banyak. Jeli dan peka terhadap hal yang muncul akibat kekurangpahaman atau tafsir berbeda pada sebuah regulasi. Sedangkan untuk Perbup 31/2019, dia meluruskan substansi regulasi itu bukannya keliru saat proses penyusunan. Melainkan masih banyak pihak yang tidak paham atas muatan isinya. ‘’Sehingga muncul tafsir berbeda,’’ ujarnya.

Menurut Kuwat, beda tafsir terjadi karena beberapa hal. Yakni, pendeknya waktu sosialisasi regulasi turunan Perda 3/2019 tentang Desa itu. Juga kurang aktifnya sejumlah cakades dalam menyamakan persepsi regulasi sebelum pesta demokrasi enam tahunan ini digelar. Sehingga, cakades kurang bisa memahamkan regulasi kepada pendukungnya. ‘’Tugas menyosialisasikan aturan bukan hanya pembuatnya, tapi juga pemanfaatnya,’’ tuturnya.

Sementara, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Sejak tiba pukul 10.00 hingga hearing selesai pukul 12.30. Para pendukung Mahmud serta cakades Kertobanyon dan Klitik duduk bersila dan berdiri di halaman depan dewan. Beberapa membawa banner kertas bertuliskan seperti Tolong Suaraku Tertindas Aturanmu dan Selamatkan Suara Rakyat Desa. Sementara polisi berjaga di depan pintu Gedung Klitik. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close