Protes Alur Pembiayaan PTSL, MASIF Unjuk Rasa

71

PONOROGO – Aroma tak sedap menyeruak dari pelaksanaan program nasional pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di Ponorogo. Kendati Presiden Joko Widodo sempat membagikan banyak sertifikat tanah hasil program PTSL di Bumi Reyog, senyatanya masih ada warga yang kesulitan mengakses program tersebut.

Keluhan itu ditumpahkan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Sertifikat (MASIF). Kemarin (14/3) mereka berorasi di depan kantor Pemkab Ponorogo memprotes persoalan tersebut. ‘’Tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, pokmas (kelompok masyarakat) menarik biaya di luar yang telah ditentukan pemerintah,’’ kata Sarengat, korlap MASIF.

Hampir 30 menit, Sarengat dan belasan kawannya dari MASIF menumpahkan keluhan atas perlakuan yang diterima kala mengurus PTSL. Mereka juga membentangkan sejumlah poster bernada protes terkait pelaksanaan program PTSL. Sarengat lantas memberi contoh pelaksanaan PTSL di Wates, Slahung. Sepengetahuan Sarengat, biaya mengurus sertifikat tanah lewat PTSL adalah Rp 150 ribu. Di lapangan, Pokmas Wates memberi dua opsi pembiayaan. ‘’Opsi pembiayaan yang ditarik Pokmas Wates itu dibagi dua jenis. K-1 untuk permohonan sertifikat, dan K-3 itu tidak dapat sertifikat tapi hanya surat ukur dan patok. Mana ada PTSL cuma dapat surat ukur dan patok,’’ keluhnya.

Oleh pokmas setempat, calon peserta PTSL K-1 ditarik biaya Rp 400 ribu. Sementara, K-3 ditarik Rp 115 ribu. Menurut Sarengat, itu keliru. Baik mengacu peraturan bupati (perbup) maupun aturan yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Padahal, mengacu perbup, harus ada kesepakatan terlebih dahulu melalui musyawarah, jika pokmas seperti di Wates ingin memungut biaya di luar yang telah diatur. ‘’Pokmas tidak pernah adakan musyawarah,’’ tegas Sarengat.

Sayangnya, tak ada perwakilan dari pemkab yang menemui massa. Sarengat dan kawan-kawan sangat berharap pemerintah dapat menyorot persoalan ini. Sebab, faktanya memang masih banyak warga yang tidak dapat menikmati salah satu program unggulan milik Presiden Jokowi tersebut. ‘’Intinya kami sangat keberatan ditarik dua opsi pembayaran untuk PTSL tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Kami memohon berbagai pihak berwenang membantu mengurai persoalan ini,’’ harapnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here