Proses Rekrutmen PPPK di Ngawi Belum Ada Kejelasan

115

NGAWI – Proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tampaknya belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Penyebabnya, pemkab belum siap membuka proses seleksi pegawai non-PNS itu karena beberapa alasan. ‘’Kita lihat dulu kebijakan pemerintah pusat nanti seperti apa,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi Yulianto Kusprasetyo kemarin (31/1).

Yulianto menyebut, rencana rekrutmen PPPK terbilang kebijakan mendadak. Karena itu, saat ditanya mengenai persiapan seleksinya, dia belum bisa menjelaskan meski sebelumnya sudah ada sosialisasi dari Kemen PAN-RB. ‘’Ketika ada kebijakan baru seperti itu, kami harus minta solusi dulu ke pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Menurut dia, hasil sosialisasi yang disampaikan Kemen PAN-RB dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) di Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu tidak cukup hanya ditindaklanjuti dengan meminta arahan dari kepala daerah. Pasalnya, rencana rekrutmen PPPK merupakan kebijakan pusat. ‘’Kalau yang berkaitan dengan teknis, kewenangannya di panselnas (panitia seleksi nasional, Red),’’ tuturnya.

Saat ini, lanjut Yulianto, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) proses rekrutmen. Lalu, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi teknis (rakornis). ‘’Daerah sendiri juga butuh membentuk panselda (panitia seleksi daerah, Red) dan seterusnya,’’ paparnya.

Terlepas dari soal teknis rekrutmen, Yulianto menyebut, dalam rakornas lalu terungkap bahwa hampir semua daerah keberatan di sisi anggaran jika seleksi PPPK dibuka sekarang. ‘’Proses penganggaran dalam APBD Ngawi sudah selesai. Padahal, proses rekrutmen itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,’’ ungkapnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here