Proses Pengadaan TKD Terdampak Proyek Tol

41

NGAWI – Upaya Pemdes Klitik mencari lahan pengganti tanah kas desa (TKD) yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono belum membuahkan hasil. Bukan karena belum ada lahan, tapi prosesnya akan susah karena ada ganjalan. ’’Tidak ada legal opinion (LO) dari Kejari Ngawi,’’ ujar Kepala Desa Klitik Jumirin kepada Radar Ngawi Kamis (16/5).

Problem itu terungkap saat rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di Comman Centre, Setda Ngawi, Rabu (15/5) lalu. Sudah disampaikan jika Pemdes Klitik sudah berupaya

mencari lahan pengganti dari TKD. Bahkan, proses pencarian pengganti itu sudah selesai sejak bulan Juli 2018 lalu. Setelah pihaknya mengusulkan hasil pencarian lahan pengganti tahap kedua dan ketiga pada bulan tersebut tahun lalu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi. ‘’Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya,’’ ungkapnya.

Menurut Jumirin, usulannya belum bisa ditindaklanjuti lantaran pihak DPMD meragukan payung hukum di desa dalam mencari calon tanah pengganti. Salah satunya dalam menentukan harga permeter tanah pengganti TKD tersebut. ’’Kalau proses pencarian lahan pengganti itu sudah sesuai dengan aturan,’’ jelasnya.

Salah satunya sudah berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes). Di mana dalam musdes tersebut telah disepakati oleh semua unsur pemerintahan di desa tersebut mengenai proses maupun penentuan harga lahan pengganti. Hal itu menurut Jumirin sudah cukup kuat sebagai landasan hukum dan tidak perlu lagi LO dari pihak Kejari setempat. ’’Tapi karena pihak DPMD menghendaki ada LO ya kami persilakan,’’ ungkapnya.

Kendati mengaku tidak masalah, namun Jumirin menyayangkan sikap DPMD tersebut. Seharusnya jika memang meragukan proses yang dilakukan desa dan harus ada LO, itu bisa disampaikan setelah pihaknya mengajukan usulan pertengahan tahun 2018 lalu. Bukan sekarang, setelah proses pengajuan usulan itu sudah hampir satu tahun berjalan. ’’Itu jika mereka (DPMD) berniat baik menjembatani desa (dalam proses tukar guling lahan TKD),’’ sesalnya.

Di sisi lain, lanjut Jumirin, pihak Bagian Hukum Setda Ngawi juga sudah menyampaikan bahwa LO tersebut tidak dapat digunakan sebagai pijakan hukum. Artinya LO itu pun sebenarnya tidak ada kepastian hukumnya. Sekalipun dikeluarkan instansi seperti kejaksaan negeri. Menurut Jumirin yang dapat men-justice itu tetap pihak pengadilan negeri jika memang nanti terjadi permasalahan dalam proses tersebut. ’’Jadi menurut kami itu (legal opinion) tidak ada artinya,’’ imbuhnya.

Meski tetap menerima permintaan DPMD tersebut, Jumirin berharap dalam waktu dua minggu kedepan setelah rapat koordinasi kemarin semua masalah itu sudah selesai. Dia mengungkapkan apapun bunyi dari LO nanti, pihaknya tetap yakin dengan proses yang sudah dilakukannya sejauh ini. ’’Bahkan kalau diminta membuat pernyataan sekarang pun kami siap,’’ tegasnya.

Sebelumnya, pihak DPMD setempat menyampaikan bahwa di Ngawi masih ada 13 desa yang belum mendapatkan lahan pengganti TKD yang terdampak proyek inti maupun tambahan jalan tol Mantingan-Kertosono. Dari sejumlah desa itu, Desa Klitik merupakan satu-satunya desa di Ngawi yang sampai sekarang belum mendapatkan lahan pengganti TKD yang terdampak proyek inti jalan tol. Luas lahan TKD setempat yang terdampak mencapai kurang lebih 4.670 meter persegi.

Berdasarkan penghitungan tim appraisal pada tahun 2017 lalu, nilai dari lahan yang terdampak tersebut mencapai Rp 2,4 miliar. Pemdes setempat sebenarnya sudah berupaya mencari lahan pengganti melalui musdes yang dilakukan sekitar akhir 2017 lalu.

Dari hasil musdes tersebut akhirnya dibuka pengumuman tahap pertama. Tercatat ada sebanyak lima pendaftar yang mengajukan lahannya untuk digunakan sebagai pengganti TKD setempat. Namun, setelah diajukan ke DPMD, dua pendaftar dikembalikan karena harga permeternya tidak sesuai hasil musdes, yakni Rp 125 ribu per meter persegi.

Kemudian, desa kembali membuka pengumuman tahap kedua dan ketiga dengan harga masing-masing tahap dinaikkan sebesar Rp 25 ribu. Pada tahap ketiga tersebut, sudah didapatkan lahan pengganti sesuai dengan limit anggaran yang tersedia yakni Rp 2,4 miliar, sesuai nilai lahan yang terdampak jalan tol tersebut. Total lahan yang didapatkan dari anggaran tersebut mencapai kurang lebih 18.542 meter persegi. Atau lebih dari tiga kali lipat dari luas lahan yang terdampak proyek. (tif/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here