Proses Pemusnahan Surat Suara Rusak Molor

22

NGAWI – Molornya persiapan logistik pemilu berbuntut. Proses pemusnahan surat suara rusak pun ikut tertunda. Jika biasanya logistik pemilu yang cacat itu dimusnahkan sebelum coblosan, kali ini baru bisa dilakukan tiga hari pasca pemungutan suara.

Ketua KPU Ngawi Syamsul Wathoni menjelaskan, pemusnahan surat suara rusak itu baru dilakukan Sabtu sore (20/4) di depan Gedung Dwi Pakci yang disulap jadi gudang logistiki. Sebanyak 32.151 lembar surat suara berbagai jenis yang tak terpakai dibakar. ‘’Proses itu juga disaksikan pihak Polres Ngawi dan bawaslu,’’ ujarnya.

Toni –sapaan akrab Syamsul Wathoni- menyebut, pemusnahan surat suara rusak itu mengacu surat ketua KPU RI Nomor: 667/PP.10.5-SD/07/KPU/IV/2019 tentang pemusnahan logistik Pemilu 2019. ‘’Sebenarnya kami ingin lakukan (pemusnahan) sebelum hari H, tapi waktunya tidak memungkinkan,’’ tuturnya.

Dia mengungkapkan, menjelang proses pemungutan suara lalu pihaknya disibukkan dengan proses pendistribusian logistik yang tersisa. Bahkan, harus dikebut sampai malam hari. ‘’Kalau kami lakukan saat itu juga (malam sebelum coblosan, Red), kami khawatir nanti logistik lain malah tercampur (ikut dimusnahkan),’’ katanya.

Meski proses pemusnahan molor, Toni memastikan hal itu tidak melanggar aturan KPU. Sebab, aturan tersebut tidak menyebutkan kapan pelaksanaan pemusnahan jenis logistik itu. ‘’Tidak disebutkan apakah harus dilakukan sebelum hari H atau setelahnya. Yang pasti, sesuai aturan, logistik yang tidak terpakai harus dimusnahkan,’’ tegasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Ngawi Abjudin Widyas Nursanto mengaku sempat menunggu pemusnahan surat suara rusak atau cacat itu sebelum hari pencoblosan lalu. Namun, kenyataannya sampai pemungutan suara, KPU setempat belum melaksanakannya. ‘’Soalnya, beberapa daerah lain kan sudah,’’ kata Abjudin.

Abjudin menyatakan, jika menilik tujuan pemusnahan surat suara rusak itu untuk menghindari penyalahgunaan, seharusnya dilakukan sebelum pemungutan suara. ‘’Tapi, kalau ternyata aturannya memperbolehkan ya tidak masalah (dilakukan pasca coblosan),’’ ungkapnya.

Hanya, pihaknya sempat merasa khawatir molornya pemusnahan itu dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan hal-hal negatif. Namun, lanjut dia, sejauh ini bawaslu belum menemukan adanya indikasi pelanggaran. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here