Progres Mal Pelayanan Publik Berjalan Lambat

44
MASIH DIGARAP: Sejumlah pekerja sedang memasang plafon di ruang utama kantor eks Setdakab Kabupaten Madiun di Jalan Alun-alun Utara Kota Madiun Kamis (19/9).

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Progres pemugaran kantor eks Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun lambat. Rencananya, bangunan di Jalan Alun-alun Utara Kota Madiun itu bakal disulap jadi mal pelayanan publik. Nyatanya, pekerjaan kontraktor pelaksana CV Palillah baru menyentuh sekitar 15 persen. Padahal, waktu terlewat 2,5 bulan sejak kontrak ditandatangani akhir Juli lalu.

Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Gunawi menyatakan bahwa progresnya tidak bisa langsung tancap gas. Sebab, rekanan harus membersihkan bangunan lama di lantai dasar. Membongkar dinding penyekat antar-ruangan. ‘’Persentasenya kecil tapi memakan waktu lama,’’ katanya Kamis (19/9).

Menurut Gunawi, pembongkaran bagian dalam bangunan berusia 40 tahun itu tidak bisa serampangan. Pekerja harus menjaga konstruksi agar tetap utuh. Mengingat nantinya diubah jadi ruang luas terbuka. Sebagai sentral setidaknya sembilan instansi pelayanan. ‘’Harus hati-hati,’’ ucapnya.

Finalisasi detail engineering design (DED) diselesaikan Mei lalu. Kemudian dokumen dikirimkan ke bagian administrasi pengadaan barang dan jasa setdakab untuk ditayangkan di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). ’’Akhir tahun bisa diselesaikan,’’ yakinnya.

Dia menilai progres pekerjaan proyek senilai Rp 2 miliar itu masih on the track. Rekanan asal Geger, Kabupaten Madiun, itu diyakini bisa menyelesaikannya sebelum berganti tahun. Sebab, proses pembongkaran sudah selesai. Saat ini tahap memasang plafon dan mengganti lantai dengan keramik. ‘’Sekalian dengan pengecatan,’’ beber Gunawi.

Tahap selanjutnya membuat sketsel pemisah masing-masing stan pelayanan setinggi sekitar 1,2 meter. Juga menyedikan kursi tunggu. Sedangkan back office ditempatkan di lantai dua. Sebelah timur ditempati dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) di barat. Kedua organisasi perangkat daerah (OPD) itu pindah pusat pelayanan dari kantor yang ditempati saat ini. ‘’Ruangannya cukup untuk menampung aktivitas para pegawai dan pelayanan,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here