Pacitan

Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

Setelah Anggaran DPUPR Tahun 2020 Terkepras DTP

PACITAN, Radar Pacitan – Prediksi meleset nominal dana transfer pusat (DTP) berujung kocok ulang pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Tertinggi menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan. Legislatif pun perlu mengawal betul proses penganggaran. ‘’Mestinya kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diprioritaskan,’’ kata Hariawan, anggota komisi IV DPRD Pacitan, Senin (18/11).

Anggaran di DPUPR Pacitan dikupas dalam hearing kemarin. Hariawan mengatakan sekadar memacu pemerintah dalam menyikapi DTP. Dia menyarankan agar pemerintah lebih maksimal mengelola anggaran yang ada. Sehingga, tidak melebar dari visi dan misi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. ‘’Ada gerakan yang bagus pada akhir jabatan bupati (Indartato),’’ ungkapnya.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, manajemen penganggaran yang baik tidak bisa ditawar-tawar. Menilik angka kemiskinan sekitar 14 persen dari total masyarakat Pacitan, Hariawan menyebut sejumlah poin krusial untuk ditangani. Seperti pembangunan transportasi antardesa, saluran irigasi, dan pemeliharaan mata air. ‘’Jadi masalah pokok itu. Kalau sudah begitu, akses ekonomi bisa berjalan lancar,’’ ujarnya.

Hariawan memaklumi turunnya DTP. Tidak semua poin bisa tertampung. Namun, kondisi  tersebut bisa diatasi dengan perencanaan yang bagus. Seperti meredam lebih dulu pembangunan gedung. ‘’Paling tidak meminimalkan persoalan di bawah,’’ tuturnya.

Sempat disinggung juga persoalan pemerataan pembangunan. Menurut Hariawan, pemerintah tidak boleh mengesampingkan masalah ini. Sebab, pekerjaan rumah (PR) yang sesuai visi dan misi pemerintahan adalah pengentasan kemiskinan. ‘’Semua ada porsinya. Pemerataan yang kami maksud adalah dalam konteks kebutuhan konstituen (masyarakat),’’ terangnya.

Kepala DPUPR Pacitan Edy Junan Ahmadi mengklaim sudah sesuai prosedur. Sistem dan mekanisme penganggaran sudah diikuti e-planning dan e-budgeting. Penganggaran sekarang, kata dia, telah diuangkan dalam RAPBD. Terkait nominal DTP, penganggaran sudah mengutamakan skala prioritas. ‘’Pembahasan lancar, sudah sesuai proses penganggaran. Yang bisa ditunda ya ditunda dulu,’’ kata Junan.

Pihaknya mendapat jatah sekitar Rp 96 miliar. Selisih sekitar Rp 60 miliar dari anggaran sebelumnya Rp 156 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, beberapa rencana pembangunan ditunda total alias dicoret. Seperti, pembangunan gedung BPBD Pacitan Rp 2,5 miliar, Dishub Pacitan Rp 1 miliar, dan pembangunan Jembatan Gegeran Rp 4 miliar. ‘’Itu merupakan salah satu cara menginisiasi penyusunan anggaran,’’ ungkapnya.

Terkait pemerataan pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pihaknya bakal semaksimal mungkin memikirkannya. Pun berusaha menekan kesenjangan pembangunan antarkecamatan. Kendati demikian, tidak serta merta semua rencana bisa terealisasi. Sebab, ada beberapa usulan yang butuh restu dari provinsi maupun pusat. ‘’Kalau memang domain kami, akan tetap jadi prioritas. Misalnya dalam hal pemeliharaan,’’ pungkasnya. (den/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close