Predikat Menyongsong Kesejahteraan Masyarakat

23

PRESTASI yang patut dibanggakan. Pemkab Ponorogo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Itu merupakan predikat yang diraih ketujuh kalinya selama ini. Pun, diraih dalam tempo tujuh tahun berturut-turut. Tentu, prestasi ini patut dibanggakan.

Predikat WTP diberikan bertepatan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Predikat tersebut menandakan bahwa LKPD yang disajikan pemkab kepada BPK telah berbasis akruel, serius, dan konsekuen. Serta telah berupaya maksimal dalam memenuhi ketentuan undang-undang dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada BPK.

Tentu tidak dipungkiri, ada sejumlah catatan yang diberikan oleh BPK. Dalam LHP yang diberikan BPK, beberapa catatan dari lembaga pemeriksaan itu salah satunya tentang kelebihan bayar dalam sejumlah kegiatan yang dilakukan pemkab di tahun lalu.

Berbagai catatan tersebut, termasuk terkait dengan rekomendasi pengembalian atas kelebihan bayar, tentu harus ditindaklanjuti. Mengapa? Karena itu merupakan bagian dari perwujudan pemkab dalam mengelola keuangan daerah secara baik, sesuai dengan predikat yang telah disematkan tujuh tahun terakhir. Supaya WTP ini bukan sekadar predikat. Melainkan benar-benar dijalankan oleh pemkab secara riil.

Sebab, pengelolaan keuangan yang baik itu juga dapat berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Semakin keuangan daerah dikelola dengan baik, dalam artian memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh BPK, maka secara langsung akan berdampak pada program-program pemkab yang menyasar masyarakat. Harapan semua pihak, Ponorogo semakin maju, berbudaya, dan semakin religius. Mari berjuang bersama-sama mewujudkan harapan itu. (*/naz/adv/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here