Praktik Prostitusi Sulit Teratasi

231

MADIUN – Lokalisasi Wanita Harapan Gude, Teguhan, Jiwan, resmi ditutup 2014 silam. Kini, praktik prostitusi di Kabupaten Madiun diduga tersebar liar di sejumlah kecamatan. Di antaranya di warung remang-remang Dolopo, Jiwan, Pilangkenceng, dan Saradan. ‘’Kami sudah tandai titiknya. Di dekat terminal bus (Caruban) juga ada,’’ kata Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Madiun Krisna Setiyawan.

Tugas korps penegak perda untuk membersihkan kabupaten ini hingga zero wanita pekerja seks (WPS). Namun, berbagai upaya penindakan hingga rehabilitasi yang ditangani dinas sosial (dinsos) setempat belum mampu menuntaskan persoalan. Masih ada WPS yang kembali ke lembah hitam. ‘’Saat razia masih saja terjaring wajah-wajah lama,’’ ungkapnya.

Kebanyakan kupu-kupu malam itu dari luar Kabupaten Madiun. Ada yang dari Nganjuk, Magetan, Ngawi, Jombang, Surabaya, hingga Sragen, Jawa Tengah. Pun sejumlah daerah di Jawa Barat. Kecenderungannya, mereka tidak menetap di satu tempat. Tetapi nomaden di sejumlah titik. ‘’Setiap razia, semisal terjaring delapan WPS, tiganya wajah lama,’’ ujarnya.

Sulitnya memberantas prostitusi sampai ke akarnya juga terkendala anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Satpol PP Kabupaten Madiun yang kurang anggaran dan minim personel harus putar otak dalam menjalankan tugasnya. ‘’Strategi merazia WPS itu tidak mudah. Butuh beberapa tenaga,’’ terangnya.

Kondisi tersebut juga jadi PR dinsos. Upaya mensterilkan Kabupaten Madiun dari praktik prostitusi tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Sulit mengubah pola pikir mereka karena terbiasa mendapatkan uang dengan mudah. Buktinya, meski sudah direhabilitasi, mereka enggan meninggalkan pekerjaan haramnya.

Apalagi, para eks WPS dan wanita rawan sosial dan ekonomi (WRSE)  belum mendapat perhatian cukup. Tahun ini belum ada rehabilitasi maupun pelatihan untuk para WRSE, khususnya eks WPS. ‘’Kami tidak mampu memberi pelatihan. Harus mengajukan proposal ke Dinsos Provinsi Jatim,’’ kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Madiun Tatuk Mahmawati.

Dia menyebut APBD Kabupaten Madiun tidak mampu meng-cover anggaran rehabilitasi para WRSE. Sebab, yang dibutuhkan tidak hanya pelatihan memasak dan keterampilan lainnya. Namun, juga toolkit atau peralatan sebagai stimulan membuka bisnis halal. ‘’Sudah banyak yang kami berikan, tapi memang seperti itulah mereka,’’ sebutnya.

Menurut Tatuk, sempat diadakan pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan bagi 25 WRSE. Namun, pihaknya tidak bisa mengawasi secara langsung penggunaannya. Potensi gagal rehabilitasi didominasi eks WPS. Sebab, menurut dia, pascarehabilitasi kembali ke individu masing-masing. Hanya yang memiliki niat kuat yang benar-benar bisa menerapkan hasil pelatihan dan bantuan stimulan tersebut. ‘’Kami tidak kurang-kurang untuk merehabilitasi sebenarnya,’’ pungkasnya. (mg4/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here