Praktik Money Politics Masih Menghantui

53

NGAWI – Pemilu 2019 di Ngawi bisa jadi belum bisa steril dari money politics. masih Setidaknya, hasil survei identifikasi yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat ditemukan sejumlah responden yang mengaku akan menyalurkan hak pilihnya karena faktor imbalan uang.

‘’Meskipun jumlahnya relatif kecil (dari total responden, Red), tapi itu perlu mendapat perhatian,’’ kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Ngawi Budi Sunariyanto kemarin (24/3).

Budi memaparkan, survei itu melibatkan 1.302 responden. Hasilnya, sekitar 70 orang menyatakan mau memilih karena faktor iming-iming hadiah. Baik berupa uang, barang, maupun jabatan tertentu. ‘’Sampelnya diambil dari 2017 desa di 19 kecamatan. Mereka terdiri berbagai kualifikasi pendidikan dan usia,’’ bebernya.

Dia memerinci, dari 1.302 responden itu, sebanyak 72 persen menyatakan bakal menyalurkan hak pilihnya di pemilu mendatang. Mayoritas mau menyalurkan hak pilihnya karena mengetahui calon pilihannya. Namun, ada pula yang terang-terangan mengaku dilandasi faktor imbalan tertentu.

Masih dari hasil survei tersebut dikethui bahwa praktik politik uang sudah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Buktinya, sebanyak 28 persen respondens mengaku pernah menerima imbalan tertentu ketika proses pemungutan suara. ‘’Harusnya memang dilaporkan kalau ada praktik tersebut. Selama ini kami kesulitan karena tidak ada yang mau melapor,’’ dalihnya.

Budi mengaku pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya praktik money politics. Apalagi, hal itu termasuk salah satu jenis pidana pemilu yang dapat berbuah sanksi penjara. Sayang, dibentuknya pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang diharapkan belum satupun berhasil mengungkap praktik culas itu. ‘’Nanti akan dimaksimalkan lagi, juga melalui sosialisasi di media sosial dan sebagainya,’’ imbuhnya.

Bagaimana dengan swing voters (pemilih mengambang)? Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 28 persen menyatakan belum menentukan apakah menyalurkan hak pilihnya atau tidak. Parahnya lagi, dari semua responden yang disurvei, tiga persen mengaku tidak tahu kalau tahun ini digelar pemilu. ‘’Ini (hasil survei, Red) kami jadikan bahan untuk pencegahan pelanggaran pemilu nanti,’’ ujarnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here