PPPK dan Nasib Honorer

500

SELAMA dua hari, tanggal 23-24 Januari 2019 kemarin bupati/wali kota, gubernur dan badan kepegawaian daerah (BKD) dikumpulkan oleh menteri PAN RB. Topik bahasannya seputar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Lokasinya di Batam.

Karena begitu banyaknya yang diundang, maka sesi pertemuan dibuat selama dua hari. Kalau tidak dibagi dua hari, tentu bisa dibayangkan betapa akan penuh sesaknya. Bagaimana tidak. Begitu banyaknya daerah otonom baru sejak reformasi. Baik tambahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kebetulan saya kebagian hari pertama.

Bisa dibayangkan betapa ramainya penerbangan untuk tanggal utamanya 22 Januari 2019 menuju Batam. Saya sendiri sudah tidak kebagian tiket pesawat untuk pemberangkatan tanggal 22 Januari. Terpaksa dari Jakarta pesawat yang tanggal 23 Januari 2019 pagi jam 05.40 menuju Batam namun harus transit di Jambi. Saya memang sengaja datang. Mengapa saya datang sendiri tidak mewakilkan? Saya ingin tahu betul bagaimana kebijakan atau jalan keluar pemerintah bagi nasib pegawai honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tersebut.

Yang menjadi kecemasan saya adalah bagaimana nasib tenaga guru dan tenaga medis yang selama telah mengabdi. Bagaimana tidak, fakta di lapangan, setiap sekolah hampir sekitar sepertiga adalah tenaga honorer. Mereka selama ini mengabdi puluhan tahun. Yang lebih tragis tenaga honorer tersebut digaji belum selayaknya. Kalau tidak boleh mengatakan ala kadarnya. Atau sesuai kemampuan daerah masing-masing. Tentu untuk daerah yang PAD besar, bisa dan mampu menggaji secara lebih baik.

Belum menghadapi fakta di lapangan lainnya, setiap tahun di Magetan saja akhir-akhir ini sekitar dua ratus orang guru dan tenaga medis pensiun. Dan selama ini pernah terjadi hampir sepuluh tahun tidak ada penerimaan pegawai. Jangan heran posisi pegawai ASN saat ini seperti segitiga terbalik. Yang sehat mestinya posisi segitiga yang normal. Dari jumlah ASN sekitar 4,1 juta yang sebagian terdistribusi di Jawa 30 persen. Pada lima tahun ke depan akan sangat kekurangan seperti guru/dosen karena banyak yang pensiun tadi. Oleh sebab itu kekurangan tersebut menjadi sangat besar.

Tentu ini tidak sehat. Apalagi menghadapi era saat ini. Diperlukan tenaga pedidik yang menyiapkan generasi untu menghadapi era milenial. Kalau kita lihat saat ini pegawai kita paling banyak di usia kolonial yang harus menyiapkan generasi melineal. Tentu banyak hal yang harus disiapkan untuk meningkatkan SDM agar generasi sekarang siap menghadapi tantangan di depan.

Dengan adanya undangan dan rencana kebijakan pemerintah ini membawa angin segar. Sedkit banyak nasib tenaga honorer tersebut bisa terpecahkan masa depannya. Kita tahu diberbagai media sudah banyak ulasan dan tanggapan yang bermacam-macam. Dan akhirnya rencana tersebut digelar dan didiskusikan di Batam dengan melibatkan pemda se-Indonesia.

Saya setuju ketika menpan-RB menyampaikan bahwa tenaga PPPK diprioritaskan untuk tenaga guru honorer/dosen, tenaga medis, dan penyuluh pertanian. Apalagi tenaga PPPK ini hak-haknya sama dengan ASN kecuali pensiun. Jabatan juga bisa menjabat sampai tingkat pejabat tinggi madya atau setingkat sekjen, dirjen, kepala badan kalau di pusat dan sekda di provinsi. Malahan juga bisa jabatan tinggi utama, tentu harus dengan izin presiden. Namun yang jadi persoalan kemudian siapa yang akan menggaji pegawai PPPK.

Saya sempat khawatir ketika mau berangkat ke Batam. Kekhawatiran saya muncul. Ketika berangkat ke Batam, saya harus menadatangani kewajiban “tanggungjawab mutlak” untuk menyiapkan biaya pelaksanaan tes, sampai dengan penggajiannya tenaga PPPK tersebut untuk tahun 2019 dengan segala konsekuensi dan sanksinya. Bagaimana tidak bingung. Kebingungan ini tentu tidak hanya saya alami sendiri. Tentu akan dialami semua kepala daerah. Bagaimana mungkin? Anggaran tahun 2019 sudah disusun sejak tahun 2018. Tentu tidak bisa serta merta tanpa perencanaan seperti ini. Kalau penggajian PPPK dibebankan kepada daerah, tentu akan memperbesar belanja pegawai yang mestinya semakin lama semakin kecil. Tidak malah sebaliknya, semakin membesar.

Kekhawatiran saya sejak belum berangkat ternyata betul-betul terbukti. Ketika acara masuk pada sesi tanya-jawab, Setelah acara dibuka oleh menteri PAN-RB semua pimpinan daerah menanyakan hal yang sama. Bagaimana penggajiannya? Kalau penggajian diserahkan kepada daerah jelas tidak akan mampu. Malahan ada kepala daerah dalam menyampaikan hal tersebut boleh saya sebut dengan cara sedikit emosional. Hampir semua menyarankan agar penggajian PPPK dibebankan kepada pemerintah pusat. Tidak akan mampu daerah menggaji tenaga PPPK tersebut.

Tentu pemerintah pusat dalam hal ini kepala BKN dan Deputi SDM dari Kementerian Menpan-RB tidak bisa menjawab langsung permintaan semua kepala daerah tersebut. Narasumber dari kementerian keuangan ketika itu tidak hadir. Semua usul kepala daerah tersebut oleh BKN dan Kementerian PAN-RB akan dibicarakan dalam rapat menko nanti di Jakarta. Sebenarnya awal test tenaga PPPK dan CPNS tahun 2019 ini sebagian akan dilaksanakan sebelum pilpres dan pileg. Kemudian dilanjut setelah gawe besar pilpres dan pileg.

Kalau boleh usul, untuk menyelesaikan masalah tersebut dan juga tidak membebani pemerintah daerah maka bisa diambil langkah di antarannya sebagai berikut: pertama, tenaga PPPK dilakukan seleksi dilaksanakan tetap sebelum pilpres dan pileg.

Karena kalau untuk biaya seleksi, pemerintah daerah rata-rata sudah menganggarkan. Sedang untuk gaji semua pemda belum atau tidak dianggarkan. Lalu kalau tetap dilakukan tes bagaimana dengan penggajiannya. Untuk penggajian saya menyarankan tetap pemerintah pusat dengan salah satu cara bila keuangan terbatas mengurangi formasi CPNS 2019.

Sedang biaya atau gaji untuk CPNS yang dikurangi dari jumlah formasinya tersebut, diperuntukan untuk PPPK. Sisa formasi untuk CPNS test bisa tetap dilaksanakan bila masih setelah Pilpres dan Pileg. Atau malahan dilaksanakan secara bersamaaan sekalian kalau memang sudah siap. Sehingga menjadi efisien. Saya kira tinggal dibicarakan dengan DPR. Dan saya juga yakin, kalau DPR akan setuju. Karena selama ini DPR selalu menyuarakan nasib tenaga honorer.

Kedua, oleh karena tenaga PPPK ini nanti yang digunakan adalah ijazah terakhir, dan diprioritaskan bagi tenaga honorer, maka hendaknya untuk tenaga honorer mendapat perlakukan khusus. Pertimbangannya mereka sudah bekerja puluhan tahun. Bagi tenaga honorer khususnya guru/dosen dan paramedis, fakta di lapangan tenaga honorer semacam ini jam terbang sudah lama. Tentu akan lebih berpengalaman.

Dengan cara tersebut akan mendapat dua keuntungan,  persoalan tenaga honorer yang selama ini belum terpecahkan, dengan cara ini akan kemungkinan besar ada jalan keluar. Pemda yang memerlukan tenaga yang berpengalaman sudah didapat. Mudah-mudahan. (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here