PPP Gugat Hasil Pileg 2019

110

MADIUN – Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil penetapan Pileg 2019 Kabupaten Madiun. Partai berlambang Kakbah itu merasa dirugikan atas masih terdaftarnya calon legislatif (caleg) M. Syaiful Arif dan Mujiani dari Gerindra meski memutuskan telah mundur ke komisi pemilihan umum (KPU). Hingga membuat partai berlambang garuda itu kumulatif meraup 5.334 suara di daerah pilihan (dapil) 3.

Lantas, apakah persoalan yang dibawa DPC PPP tersebut termasuk kategori sengketa hasil pemilu? Sesuai pasal 473 Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu, sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara secara nasional.

Kuasa Hukum DPC PPP Kabupaten Madiun Wawan Sugiarto menyatakan, pokok permasalahan memang bukan perselisihan suara berkaitan langsung antara kliennya dengan KPU. Akan tetapi, ketentuan yang dikeluarkan lembaga penyelenggara pemilu itu berbuntut pada masalah selisih suara antara kliennya dengan Gerindra. Ketentuan yang dimaksud tidak bisa dicoretnya caleg yang sudah masuk daftar calon tetap (DCT). Sesuai surat edaran (SE) KPU RI nomor 1275/PI.01.4-SD/06/KPU/X/2018. ‘’Munculnya regulasi itu yang akan kami bawa ke MK,’’ katanya Senin (20/5).

Wawan meyakini MK bakal meregistrasi dan memproses permohonan gugatan kliennya hingga tahap persidangan. Namun, terkait peluang, dia menetapkan angka fifty-fifty. Artinya, bisa menang atau pun kalah saat pembacaan putusan Agustus mendatang. Rasa optimisme tersebut didukung dengan materi gugatan yang berdasarkan hasil penggalian data dan pendalaman sejumlah regulasi. ‘’Draft gugatan sudah siap dan hari ini (kemarin, Red) berangkat ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan DPP PPP yang memberikan support,’’ ujarnya.

Ada sembilan pokok permohonan dalam dokumen gugatan sebanyak tujuh lembar tersebut. Paling krusial adalah dua regulasi KPU disebut tidak bisa berlaku surut menyikapi mundurnya caleg dalam konstentasi pileg. Yakni, selain SE 1275, ada pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019. Pasal tersebut menjelaskan surat suara caleg yang meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat tercoblos, perolehan suaranya dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai.

Dalam kasus Arif dan Mujiani, kedua ketentuan tersebut muncul setelah yang bersangkutan mengajukan mundur pada 6 Oktober 2018. Bila SE 1275 diteken 15 Oktober 2018, PKPU 3/2019 ditetapkan 29 Januari 2019. ‘’Jadi duluan mundurnya ketimbang ketentuan tersebut ada,’’ kata Wawan kepada Radar Caruban.

Dia menambahkan, sejumlah saksi bakal dihadirkan PPP. Dua di antaranya Arif dan Mujiani. Keduanya bersaksi atas pengunduran diri selain sebagai caleg, juga anggota partai. Kemudian ada seorang saksi ahli yang masih proses pengkajian. ‘’Saksi ahli masih dicarikan,’’ ujarnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here