PPP Ambil Sikap Polemik Perolehan Suara Arief

64

MADIUN – Polemik perolehan suara M. Syaiful Arief calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun bertambah panjang. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Madiun bakal membawa perkara masih tercatatnya jago Gerindra itu sebagai daftar calon tetap (DPT) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga memandang tidak sahnya raupan 353 suara kontestan yang berangkat di daerah pilihan (dapil) 3 tersebut. ’’Kami ajukan setelah penetapan nasional,’’ kata kuasa hukum DPC PPP Kabupaten Madiun Wawan Sugiarto kemarin (6/4).

PPP bakal menggugat surat edaran (SE) KPU RI nomor 1275/PI.01.4-SD/06/KPU/X/2018. Regulasi yang turun 15 Oktober 2018 itu dipandang multitafsir. Muatannya sebatas menjabarkan DCT yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah atau dicoret. Baik karena ada pengajuan partainya atau inisiatif caleg yang bersangkutan dengan disetujui partai. Namun, tidak ada penjelasan secara eksplisit atas masih tercantumnya nama caleg kala yang bersangkutan telah menyatakan mundur. ’’Pak Arief kan menyatakan menolak suara yang didapatkan karena merasa bukan caleg,’’ ujarnya.

Wawan memandang keinginan Arief mundur sebagai caleg dan menolak menggunakan ratusan suara dari konstituennya sebagai hak politik. Sehingga, KPU tidak berhak memaksa untuk menerima dukungan. Juga tidak bisa memasukkan lidi dukungan untuk mantan politisi senior itu menjadi perolehannya partai. Sebab, Arief sudah bukan anggota partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut. Mantan sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Madiun itu telah menyatakan mundur Oktober tahun lalu. ’’Hak politik seseorang tidak bisa dipaksakan,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, langkah KPU yang tidak menginformasikan SE 1275 dan persoalan Arief ke publik disesalkan kliennya. Terutama tidak adanya pemberitahuan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di dapil 3 meliputi Kecamatan Dagangan dan Geger. Masyarakat yang tidak tahu akhirnya mencoblos caleg nomor urut 01 tersebut. Akibatnya, perolehan suara yang didapatkan Arief merugikan partai lain. ’’Konteksnya sudah jelas kalau Pak Arief sudah tidak ingin dipilih dengan pembuktian mengajukan pengunduran diri,’’ tekannya kepada Radar Caruban.

Terlepas kerugian karena selisih suara, PPP menilai penyampaian informasi kepada publik merupakan amanat pasal 14 c Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu wajib menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi.  Tidak sekadar perintah regulasi, sosialisasi merupakan bentuk transparansi dan menjunjung asas berkeadilan. ’’Klien kami yang dirugikan ini ingin menuntut keadilan,’’  tegasnya sembari menyebut saksi PPP tidak menandatangani hasil rapat pleno penghitungan suara.

Wawan menyebut kerugian kliennya karena ada selisih suara. Bila suara Arief tidak masuk suara partai, maka Gerindra tidak mendapatkan satu kursi DPRD. Jatah tersebut menjadi milik PPP. Sebab, suara keduanya terpaut 200 suara. Apalagi, Muhammad Arifin ketua DPC PPP Kabupaten Madiun yang juga caleg dapil 3 meraup suara terbanyak dengan 2.814 dukungan. Sesuai form DA-1, jumlah suara sah partai dan calon Gerindra adalah 5.334 suara. Perolehan tersebut disumbang tujuh caleg dengan dua di antaranya Arif dan Mujiani. Nama yang disebut terakhir pun menyatakan mundur tahun lalu. Dukungan yang diperoleh 64 suara. Sementara, PPP meraup 5.134 suara. ’’Kalau ditotal dukungan keduanya (Arief dan Mujiani) ada 400-an,’’ ungkapnya.

PPP telah melayangkan surat klarifikasi terhadap muatan SE 1275 ke KPU. Hari ini diagendakan melakukan hal lewat pertemuan langsung. ‘’Kami coba klarifikasi verbal,’’ pungkas Wawan. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here