PPDB SMP: Pagu 7 Kecamatan Tak Terpenuhi

67

NGAWI – Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 2019 di tujuh kecamatan terancam tak terpenuhi. Itu jika ditilik dari jumlah lulusan SDN di lima kecamatan tersebut. Defisit tertinggi berada di Kecamatan Ngawi. Disusul enam kecamatan lain; Karangjati, Ngrambe, Kwadungan, Karangayar, Widodaren, dan Pitu. ‘’Sudah dari dulu kasus kekurangan murid seperti itu,’’ kata Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi Muh. Luluk Sodiki Kamis (16/5).

Berdasar lulusan SDN, SMPN di Kecamatan Ngawi bakal menjadi kawasan dengan persaingan ketat dalam PPDB tahun ini. Bagaimana tidak, terdapat enam SMPN dengan total pagu sebanyak 1.376 atau 43 rombongan belajar (rombel). Sebanyak 477 kursi terancam nganggur lantaran lulusan SDN di kecamatan tersebut sejumlah 899 pelajar. Urusan bakal lebih runyam lantaran PPDB kali ini menerapkan sistem zonasi. ‘’Penerimaan siswa baru berdasarkan jarak antara domisili pelajar dengan sekolah. Bagi yang dari luar kecamatan, nilai SKHUN dikurangi lima persen,’’ ujar Luluk.

Jomplang kondisi antara pagu yang tersedia dengan lulusan SDN juga terjadi di empat wilayah lain. Kecamatan Karangjati dengan dengan tiga SMPN-nya membutuhkan murid baru sebanyak 672 atau 21 rombel. Selisih 200 murid karena SDN di Kecamatan Karangjati cuma meluluskan 472 murid. Sementara Kecamatan Ngrambe kekurangan 177 murid. SDN di kecamatan tersebut meluluskan 431 pelajar, sedangkan pagu SMPN yang tersedia sebanyak 608 atau 19 rombel. Pun, SMPN di Kecamatan Kwadungan dan  Pitu yang terancam kekurangan 92 dan 20 murid berdasarkan lulusan SDN di kawasan masing-masing. ‘’Jumlah anak semakin sedikit,’’ ujar Luluk.

Luluk juga menyebut kemunculan sekolah swasta dan sekolah berbasis pondok maupun agama punya andil berkurangnya murid yang bersekolah ke SMPN. Dia tidak menampik bahwa animo masyarakat sekarang ini lebih condong ke sana. ‘’Diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB salah satu tujuannya untuk mengatasi kondisi seperti itu,’’ ungkapnya.

Dindik tidak bisa berbuat banyak tentang fenomena tidak terpenuhinya pagu di banyak lembaga pendidikan negeri. Sementara, dampak seperti apa yang akan muncul dengan penerapan sistem zonasi tahun ini juga tidak bisa terprediksi. Luluk mengungkapkan, salah satu tujuan sistem zonasi adalah pemerataan kualitas pendidikan. ‘’Mau bagaimana lagi, ibarat sudah menjadi seleksi alam. Ada batas minimal juga untuk satu rombel, yaitu 20 siswa. Tapi, kalau jumlah siswa di bawah batas minimal selama beberapa tahun, bisa jadi dilakukan penutupan sekolah,’’ ungkap Luluk.

Di saat sejumlah sekolah negeri mulai ditinggalkan masyarakat, kondisi berkebalikan terjadi di madrasah. Kasipendma Kantor Kemenag Ngawi Yasmani mengatakan bahwa siswa MTsN semakin bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan, lanjutnya, terjadi peningkatan yang signifikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI). ‘’MTsN terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi tidak terlalu banyak.  Kalau MI, antara PPDB 2017 dan 2018 meningkat 500 siswa lebih,’’ ungkap Yasmani.

Sementara itu, PPDB tahun ini MTsN tidak memberlakukan sistem zonasi. Yasmani mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah berdasar ketentuan. Terkait fenomena kecondongan masyarakat terhadap sekolah berbasis agama yang semakin antusias merupakan hal yang lumrah. Yasmani beranggapan bahwa orang tua bebas memilih pendidikan untuk anak-anaknya. ‘’Untuk tahun ini, akan ada tiga MTsN baru. Totalnya nanti ada 13 MTsN di Ngawi,’’ pungkas Yasmani. (den/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here