PPDB, SMP Bersaing Sehat dengan Madrasah

41

MADIUN – Berulangnya satuan pendidikan kekurangan siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun berbenah. Salah satunya, mewacanakan penggabungan SMP yang tren pagu siswanya selalu tidak terisi penuh setiap keran rekrutmen dibuka. Menimbang akar permasalahan pada kumulatif lulusan SD yang yang tidak sebanding kebutuhan SMP.

Kadikbud Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo, sumber daya pelajar SD dari tahun ke tahun selalu minim. Fenomena tersebut muncul sejak pemerintah memberlakukan program keluarga berencana (KB). Minimnya sumber daya itu berdampak pada pengisian kuota rombongan belajar (rombel) SMP setiap kali pelaksanaan PPDB. Apalagi, ada persaingan sehat dengan madrasah yang membuat calon siswa punya banyak opsi menjatuhkan pilihan. ‘’Bakal dievaluasi lembaga mana yang selalu minim siswa,’’ katanya Minggu (26/5).

Sodik menyebut, merger SMP belum akan diterapkan di tahun ajaran 2019/2020. Sebab, kuantitas defisit siswa dari puluhan lembaga terbilang belum parah. Rata-rata sudah memperoleh separo dari jumlah kuota rombel yang diusulkan sebelumnya. Sedangkan penggabungan bakal dipertimbangkan ketika yang terpenuhi di bawah dua rombel. Atau ada keterpautan sangat jauh antara hasil rekrutmen dengan sarana dan prasarana (sarpras) yang tersedia. ‘’Kekurangan kali ini masih terbilang wajar dengan batas dalam satu rombel ada 32 siswa,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Bentuk evaluasi tidak hanya menganalisa satuan pendidikan mana yang selalu minim siswa. Melainkan aspek kedekatan lokasi dengan lembaga yang berpotensi bakal digabung. Sebab, PPDB diterapkan menggunakan sistem zonasi dengan syarat menomorsatukan jarak tempat tinggal calon siswa. Di sisi lain, dasar pemetaan dikbud terhadap zonasi tahun ini masih berdasar wilayah keadministrasian. Membagi menjadi tiga wilayah: utara, selatan, dan tengah. ‘’Ke depannya murni mempertimbangkan lokasi sekolah di masing-masing kecamatan,’’ ujarnya.

Karena zonasi berbasis sekolah, lanjut Sodik, tidak akan ada penggabungan SD berbeda desa atau kelurahan. Kendati penambahan siswa dalam tahun ajaran baru tidak signifikan. Sebab, pihaknya membuat skema satu desa harus ada satu SD. Orientasi jangka panjangnya adalah untuk mengakomodasi SMP di lingkup lembaga dasar tersebut agar tidak kekurangan siswa. Pun tidak memberatkan perjalanan siswa ke sekolah karena terlampau jauh. ‘’Jadi tidak masalah kalau tambahan siswa SD hanya ada satu atau dua. Kami mengamankan proyeksi ke depannya,’’ tutur Sodik.

Kasi Peserta Didik Dikbud Kabupaten Madiun Djangkung Prawoto menambahkan, pematangan sistem zonasi kelak berbasis pada daftar pokok pendidikan (dapodik). Para siswa SD sudah punya gambaran di mana SMP-nya kelak sebelum menginjak kelas VI. Pendek kata, skema yang diterapkan tidak ubahnya siswa kelas VI naik ke kelas VII. ‘’Bisa dibilang PPDB tahun ini sekadar pemanasan,’’ ujarnya.

Evaluasi PPDB akan semakin mudah seiring masyarakat bisa familiar dengan sistem zonasi. Persoalannya, mengubah mindset orang tua bahwa aplikatifnya tidak lagi menomorsatukan nilai ujian membutuhkan waktu yang tidak pendek. ‘’Prediksi butuh tiga tahunan,’’ ucapnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here