MadiunPendidikan

PPDB SMA/SMK, Kasek Minta KPK Turun Gunung

MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan operasi tangkap tangan jika penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di kabupaten ini melakukan kecurangan. Seperti meloloskan calon siswa titipan atau pelanggaran Permendikbud 51/2018 tentang PPDB lainnya. ‘’KPK memang sedang memantau PPDB, termasuk di Kabupaten Madiun,’’ kata Kepala Cabdindik Jawa Timur Wilayah Madiun-Ngawi Supardi Selasa (21/5).

Warning itu disampaikan KPK saat mengumpulkan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Timur di Surabaya, akhir bulan lalu. Pertemuannya dilakukan terpisah. Kepala SMA dikumpulkan di Hotel Majapahit, setelah kepala SMK. Tim yang dipimpin Agus Rahardjo itu meminta seluruh pejabat dinas dan kepala sekolah (kasek) patuh terhadap ketentuan yang ada. ‘’Handphone saya saja dipantau kok,’’ tegasnya kepada Radar Caruban.

Supardi menyatakan, pertemuan yang kala itu dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebatas rapat koordinasi (rakor). Tidak berkaitan dengan sudah terendusnya jenis pelanggaran di kabupaten ini. Melainkan upaya preventif mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Bagi KPK, peluang penyimpangan masih bisa terjadi, meski penerapan pendaftaran dan seleksinya sudah berbasis online. ‘’Bisa saja melakukan segala cara untuk berbuat curang. Apalagi, pandangan orang tua masih belum berubah agar anaknya melanjutkan sekolah favorit,’’ paparnya.

Jual beli bangku disebut-sebut sebagai potensi kecurangan PPDB. Praktiknya memanfaatkan jatah lima persen kuota pada pendaftaran nonreguler. Seperti jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Celah itu bisa saja dimanfaatkan oknum di sekolah atau dinas maupun calo yang punya jaringan terkait. Peminatnya adalah calon siswa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), tapi berani mengeluarkan uang untuk menebusnya. ‘’Ya semacam itu. Tapi, bentuk kecurangan ya  bermacam- macam,’’ ujarnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMAN Kabupaten Madiun Tedjo Sasono menambahkan, KPK menyampaikan hal-hal seputar pengawasan dan larangan kecurangan. Namun, sependengarannya, komisi yang melakukan 30 kali operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun lalu itu juga menyampaikan bahwa sudah mengantongi target. Menyorot wilayah yang berpotensi dan terindikasi melakukan kecurangan. ‘’Sekolah-sekolah top di kota besar,’’ ungkapnya.

Tedjo tidak mempermasalahkan langkah KPK memantau PPDB Jatim. Sebaliknya, dia malah mendukung agar pelaksanaan rekrutmen berjalan sebagaimana mestinya. Tidak diganggu oleh orang-orang yang merasa punya kuasa demi mengubah proses PPDB sebagaimana mestinya. Kesediaan KPK turun gunung pun dinanti-nanti para kasek. ‘’Agar kami bisa tenang,’’ katanya. (cor/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close