PPDB: Salurkan ke Sekolah yang Belum Penuhi Pagu

22
ANTISIPASI: Dindik Ngawi canangkan penyaluran pendaftar tereliminasi dalam PPDB SMP tahun ini.

NGAWI – Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMP tahun pelajaran 2019/2020 wilayah Ngawi Kota terus mendapat sorotan. Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi menilai PPDB sistem zonasi berpotensi menyebabkan beberapa sekolah kelebihan pendaftar. Kendati demikian, dindik telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pelajar yang tidak kebagian jatah kursi alias tereliminasi dari sistem pendaftaran. ‘’Kalau masih mau di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah yang pagunya belum terpenuhi,’’ kata Kabid Pembinaan SMP Dindik Ngawi Muh. Luluk Sodiki Senin (11/6).

Mengapa wilayah Ngawi kota mendapat sorotan lebih? Itu karena banyaknya SMPN. Ada enam lembaga pendidikan milik pemerintah di sana sehingga calon peserta didik baru punya banyak pilihan untuk mendaftar. Sementara, sistem zonasi yang diterapkan tahun ini memungkinkan lulusan SD bebas memilih keenam sekolah.

Luluk tidak menampik bahwa predikat sekolah favorit tidak serta merta hilang begitu saja lantaran sistem zonasi. ‘’Maka dari itu, pelajar yang enggan ke sekolah swasta atau yang lain akan kami alihkan ke yang masih kurang,’’ ungkapnya kepada Radar Ngawi.

Luluk mengungkapkan, penyaluran pendaftar yang tereliminasi itu hanya berlaku di dalam satu wilayah kecamatan atau bisa jadi dengan mempertimbangkan jarak dengan sekolah terdekat. ‘’Sebenarnya ini untuk seluruh kabupaten. Berhubung wilayah kota terdapat enam SMPN, maka yang perlu diperhatikan lebih,’’ tuturnya.

Strategi tersebut memang sudah dipersiapkan. Namun, sekolah mana saja yang kelebihan atau kekurangan pendaftar belum bisa dipastikan. Itu akibat belum kompletnya berkas pendaftaran. Alhasil, diterima atau tidaknya calon peserta didik baru masih mengambang.

‘’Besok (hari ini, Red) nilai hasil USBN SD keluar. Pendaftar bisa segera menambahkan sebagai kelengkapan pendaftaran. Setelah itu, kami baru akan menerima laporan dari tiap sekolah terkait jumlah peserta didik baru yang diterima,’’ papar Luluk.

Luluk mengatakan, penerapan PPDB sistem zonasi mengacu Permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Secara garis besar, pihaknya sekadar menjalankan amanat yang tercantum di dalamnya. Hanya, untuk pengaturan wilayah zonasi menjadi wewenang dindik setempat. ‘’Mungkin masih banyak kekurangan. Kekurangan itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya,’’ ujarnya. (den/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here