PPDB: Gigit Jari Salah Rekomendasi

41
HARI PERTAMA: Sejumlah calon siswa menyerahkan berkas pendaftaran PPDB SMA offline di SMAN 1 Mejayan kemarin.

MEJAYAN – Informasi penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019/2020 belum tersosialisasikan dengan baik. Di SMAN 1 Mejayan misalnya, tidak sedikit orang tua calon siswa gigit jari kala mendaftarkan anaknya di hari pertama pendaftaran PPDB SMA/SMK offline Selasa (11/6). Mereka tidak mahfum bahwa rekomendasi perangkat desa atau kelurahan sudah tidak berlaku sebagai syarat masuk jalur keluarga tidak mampu. ‘’Ada beberapa orang tua hanya membawa surat ketua RT/RW. Tentu tidak bisa diterima,’’ kata Kepala SMAN 1 Mejayan Yayuk Nuryanto.

Penghapusan SKTM diatur Permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Kemendikbud memfasilitasi jaminan sekolah bagi siswa kurang mampu melalui penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan daerah merupakan syarat pengganti surat rekomendasi ketua RT/RW yang pada pelaksanaan tahun lalu masih berlaku. ‘’Bila bukan KIP dan PKH, berkas pendaftaran itu tidak bisa diproses sistem PPDB,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Yayuk mengatakan, tidak sedikit wali calon peserta yang enggan menerima persyaratan KIP dan PKH. Karena tidak ingin terjadi adu mulut, panitia PPDB lantas menunjukkan proses input berkas pendaftaran ke dalam sistem. Mereka akhirnya mengetahui bahwa aplikasi yang disediakan pemerintah pusat itu meminta nomor KIP dan PKH. Tahapan itu untuk mengetahui bahwa pendaftar memang terdaftar sebagai penerima bantuan. ‘’Jadi bukan kami yang menolak, tapi sistem,’’ tegasnya.

Jatah kuota SMAN 1 Mejayan 315 kursi untuk sembilan rombolan belajar (rombel) dengan masing-masing diisi 35 siswa. Alokasinya sama dengan tahun lalu. Bila disinkronkan dengan regulasi, satuan pendidikan itu diberi jatah 17 siswa jalur prestasi dan 16 siswa jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Porsi tersebut dihitung masing-masing lima persen dari daya tampung. Sedangkan jalur keluarga tidak mampu kuotanya 20 persen. ‘’Bedanya prestasi dan mutasi itu boleh di luar zonasi, kalau keluarga tidak mampu zonasi,’’ ujar Yayuk.

Dia menyatakan, ada 24 pendaftar jalur prestasi, 10 keluarga tidak mampu, dan nol untuk jalur mutasi per pukul 11.30. Jumlah pendaftar bakal bertambah mengingat pendaftaran PPDB offline berakhir besok (13/6). Bila total pendaftar di hari penutupan melebihi kuota, perangkingan dalam sistem diberlakukan. Panitia bakal melakukan tinjauan lapangan khusus pendaftar jalur keluarga tidak mampu. ‘’Mendatangi rumah untuk memastikan kondisi riilnya,’’ kata kasek.

Sebelumnya, Kepala Cabdindik Jawa Timur Wilayah Madiun-Ngawi Supardi mengatakan, penghapusan SKTM berkaca pelaksanaan PPDB periode sebelumnya. Diketahui banyak wali pendaftar yang menyalahgunakan surat rekomendasi perangkat di tempat tinggalnya untuk memperoleh keringanan biaya sekolah. Padahal mereka tergolong keluarga mampu. ‘’Pak Mendikbud (Muhadjir Effendy) tegas di sana,’’ ujarnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here