Potensi Pendapatan Parkir Capai Rp 10,9 Miliar

120

MADIUN – Sejumlah fakta terungkap saat tim 9 DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun kemarin (18/2). Salah satunya terkait pengembalian rompi dan kartu tanda anggota (KTA) PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) oleh para jukir. Di mana aksi itu ternyata diinisiasi oleh anggota tim 9. Yaitu Dwi Djatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan beserta Andi Raya Bagus Miko Saputro.

Bahkan, hal itu diakui sendiri oleh Andi Raya dalam RDP tersebut. Namun, politikus PDIP itu punya alasan tersendiri mengapa dirinya bersama Kokok Patihan berbuat hal tersebut. Salah satunya dia merasa iba dengan nasib para jukir yang mendapat perlakuan kasar dan intimidasi dari pihak PT BJMP. ‘’Kalau mereka (jukir, Red) menggunakan rompi PT Bumi Jati Mongal Permai, jukir dipaksa tetap bekerja di bawah naungan pihak pengelola parkir itu. Jadi, setoran harus wajib sebesar ketentuan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Bahkan, lanjut Andi Raya, apabila mereka tidak menyetorkan sebagian pendapatannya tiap hari ke PT BJMP dianggap utang. Kondisi itu dinilai sangat memberatkan jukir. Berdasar sejumlah persoalan tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Madiun itu sempat mengusulkan agar jukir menyetor pendapatan mereka dari hasil menarik parkir kendaraan sesuai dengan setoran lama ke PT BJMP. ’’Supaya mereka tidak punya beban. Karena kami memandang proses ini tidak bisa selesai segera,’’ ujarnya.

Dia berharap pihak PT BJMP bisa memberikan kelonggaran target setoran kepada jukir untuk sementara waktu. Setidaknya sampai ada solusi terbaik dari dishub. Andi Raya juga menegaskan bahwa sikap yang ditunjukkannya dengan meminta jukir mengembalikan rompi beserta KTA ke PT BJMP melalui tim 9 DPRD bukan bagian dari kepentingan politik. ‘’Kalau bicara muatan politis, di mana muatan politis yang dimaksud dan dari sisi apa. Apalagi, mereka belum tentu juga memilih saya. Jadi, konteksnya ini berbicara seluruh jukir di Kota Madiun,’’ ungkap Andi Raya.

Kepala Dishub Kota Madiun Ansar Rosidi menargetkan dalam 15 hari sudah ada perubahan terkait sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak PT BJMP. Termasuk rencana mengevaluasi target setoran yang dipatok oleh pihak PT BJMP kepada jukir. ’’Supaya ada keseimbangan dan kesepakatan. Sehingga tercipta kondisi yang baik,’’ katanya.

Ansar mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak PT BJMP menyikapi persoalan ini. Dia berharap ada perbaikan kinerja dari pihak ketiga itu terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum. Hasil koordinasi itu selanjutnya tinggal dikomunikasikan dengan jukir. ‘’Kami ingin tahu apa keluhannya jukir di lapangan sebenarnya. Setelah itu kami teliti,’’ ujarnya.

Ditanya sikap dishub terhadap PT BJMP yang melakukan penarikan setoran kepada para jukir di jalan nasional dan provinsi, Ansar menyatakan sudah memberikan peringatan. Karena titik lokasi parkir itu bukan merupakan kewenangan dari Dishub Kota Madiun, melainkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dishub LLAJ Jatim. ’’Kami hanya menasihati saja,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, ada sejumlah hal menarik yang terungkap saat RDP kemarin. Seperti potensi pendapatan dari sektor parkir sesuai hasil kajian mencapai Rp 10,9 miliar. Dari jumlah tersebut, dishub hanya mematok sekitar Rp 3,2 miliar kepada PT BJMP untuk disetorkan ke kas daerah (kasda) per tahunnya.

Sementara sisa potensi pendapatan lainnya, bisa dipakai oleh PT BJMP untuk mencukupi kebutuhan operasional perusahaan. Seperti pengadaan rompi dan pembuatan KTA bagi jukir. Selain itu, membiayai premi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) jukir.

Namun demikian, ditemukan fakta lain terkait jumlah jukir yang diduga dioperasikan oleh pengelola parkir tepi jalan umum itu di lapangan. Sesuai data dari PT BJMP, jumlah jukir ada 452 orang. Kondisi berbeda dengan data yang disodorkan oleh para jukir kepada tim 9 DPRD. Mereka menyebut jumlah jukir yang beroperasi dengan mengenakan rompi PT BJMP ada sekitar 800 orang.

Di pihak lain, Ketua Tim 9 DPRD Kota Madiun Istono menyatakan bahwa persoalan ini murni masalah internal antara PT BJMP dengan jukir. Karena itu, pihaknya meminta dishub untuk segera mencari solusi terbaik menyelesaikan persoalan tersebut. ‘’Banyak masukan dari kami dan jukir. Serta sudah ada kesanggupan dari dishub untuk berbenah dalam waktu 15 hari,’’ katanya.

Setelah itu, pihaknya bakal kembali memanggil dishub kaitannya dengan hasil penyelesaian masalah. Namun, Istono menegaskan saat ini tim 9 belum perlu mengklarifikasi PT BJMP. Dia justru menyerahkan pemecahan masalah itu ke dishub. ‘’Tapi, masukan-masukan tetap kami berikan kepada mereka. Supaya secepatnya ada win-win solution,’’ tandas politikus Partai Demokrat itu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here