Polisi Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek Puskesmas Wungu

139

MADIUN – Molor pembangunan Puskesmas Wungu mengusik Satreskrim Polres Madiun. Lantaran tenggat penyelesaian melebar hingga berganti tahun anggaran dari yang ditargetkan kelar 12 Desember 2018.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro memastikan telah menelisik proyek yang digawangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun tersebut. Guna memastikan proyek senilai Rp 1,4 miliar garapan CV Sekawan Elok (SE) tak terindikasi penyimpangan. ‘’Iya, sedang diproses,’’ katanya kemarin (27/1).

Dalam pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan bahan data (puldata) ini, satreskrim bakal mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Yang jelas, pembangunan infrastruktur layanan kesehatan itu memang molor dari kontrak awal. ‘’Masih proses awal, soal penyimpangan nanti menunggu hasil gelar perkara,’’ ujarnya.

Diketahui, pejabat pembuat komitmen (PPK) telah mengganjar CV SE denda Rp 20 juta. Atas keterlambatan pengerjaan dari batas akhir waktu. Terhitung mulai 12 Desember 2018 sebagai batas akhir pekerjaan di kontrak hingga tutup tahun. Denda kali kedua bakal diberikan mulai 1 Januari 2019 sampai pekerjaan dirampungkan. Persoalan internal hingga keterlambatan datang material menjadi dalih progres pengerjaan rekanan asal Nganjuk tersebut.

Sementara, PPK proyek Puskesmas Wungu Ary Andarwati belum tahu ketika disinggung aparat kepolisian mengusut proyek. Pihaknya juga belum dipanggil untuk pendalaman keterangan. Dia tetap menghormati langkah aparat penegak hukum (APH). Dinkes pun mengklaim telah menjalankan sistem pengendalian dan pengawasan selama proses pengerjaan. Selain intens berkomunikasi dengan pelaksana, juga berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun serta tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). ‘’Semuanya sesuai ketentuan yang berlaku,’’ tekannya.

Ary mengungkapkan, pembangunan Puskesmas Wungu sudah selesai terhitung Sabtu lalu (26/1). Hasil kroscek lembaganya, CV SE sudah melakukan finishing. Berupa pemasangan kusen pintu dan jendela. Namun, belum sampai pelaksanaan serah terima akhir pekerjaan dengan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Proses final handover (FHO) itu dilakukan hari ini. ‘’Kami kan memantau setiap hari, per Sabtu ternyata sudah selesai,’’ ujar pejabat yang juga kabid kesehatan masyarakat Dinkes Kabupaten Madiun tersebut.

Penuntasan pekerjaan, sebut Ary, tidak melebihi 50 hari. Sesuai jatah waktu tambahan di Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. PPK mencatat CV SE bisa menuntaskan selama 26 hari yang dimulai 1 Januari. Mengacu itu, denda tahap dua yang diterima rekanan bisa mencapai Rp 30 juta. Sebab, rumus penghitungannya satu permil dari nilai kontrak dikalikan hari keterlambatan. ‘’Kalau denda per hari Rp 1,3 juta. Akumulasinya masih perlu dihitung kembali,’’ pungkasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here