Polisi Dalami Peran Zahrowi

37

MADIUN – Aktor dibalik makelar perizinan atas pembangunan kolam pemancingan watu dakon resort (WDR) terus ditelisik penyidik satreskrim polres Madiun. Kemarin (5/4) korp bhayangkara memangil Camat Dagangan Muhamad Zahrowi, dan Kades Banjarsari Wetan Samekto.

Keduanya disebut-sebut terlibat aktif dalam memfasilitasi perizinan yang disorongkan Agus  Suyanto investor asal Kebonsari. Hingga proyek diatas lahan lima hektar dinilai maladministrasi hingga suspect merusak lingkungan hidup. ‘’ Kami dalami sejauhmana peran keduanya (camat dan kades, red) dalam perkara ini,’’ terang Kasat reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro, kepada Radar Caruban, kemarin.

Logos mengatakan pihaknya sudah mengantongi keterangan yang disampaikan Zahrowi, maupun Samekto. Keterangan kedua pemangku wilayah itu bakal dikomparasikan dengan keterangan lima saksi lainnya. Diantaranya Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Isbani, Kabid ESDM DPMPTSP Aris Budi Susilo, Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Frans da Costa, pengawas pekerja WDR Marsudi, dan saksi pelapor. ‘’ Kami cocokkan dengan unsur pasal yang disangkakan (Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Red) dalam gelar perkara awal pekan depan,’’ ujarnya.

Perwira dengan tiga balok dipundak ini enggan menyebut pertanyaan yang disorongkan kepada camat dan kades. Pun sejauhmana keterlibatan Zahrowi dalam memfasilitasi terbitnya surat keterangan (Suket) yang diteken Isbani, kabid pengembangan pariwisata di dispora. Logos meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan itu secara profesional dan proporsional. ‘’ Saya belum bisa sampaikan sekarang,  kalau ada perkembangan pasti kami sampaikan,’’ tegasnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Caruban dilokasi, kades Banjarsari Wetan Samekto dan Camat Dagangan Muhammad Zahrowi diperiksa penyidik secara terpisah. Samekto memenuhi panggilan penyidik pukul 08.30 dan langsung memasuki ruang tindak pidana tertentu (tipiter), samekto diperiksa selama 150 menit. Selepas salat jumat Zahrowi giliran diperiksa diruangan yang sama. Pejabat eselon III itu kemarin memenuhi panggilan penyidik mengenakan kaus warna hitam dipadu celana tactikal berwarna cream. Pemeriksaan berakhir pukul 16.00. ‘’ Ada sekitar 30 pertanyaan selama  dua setengah jam,’’ kata Zahrowi usai diperiksa kemarin.

Zahrowi mengatakan diperiksa terkait tupoksinya selaku camat Dagangan khususnya yang berkaitan dengan izin. Zahrowi kembali menegaskan jika apa yang dilakukannya sudah menjadi tugasnya untuk menjembatani seluruh lapisan masyarakat yang ingin berinvestasi di kecamatan yang dipimpinnya. Tanpa terkecuali Agus Suyanto, investor WDR yang berniat membangun kolam pemancingan. Sejumlah dokumen pemberitahuan yang disampaikan warga Kebonsari itu pun ditindaklanjuti. Seperti meneken surat permohonan pembangunan wahana kolam pemancingan yang ditujukan ke dinas pertanian dan perikanan (disperta). Serta meneruskannya ke dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora). ‘’Kami berupaya mewujudkan (terealisasinya pembangunan WDR, red), urusan desain gambar itu teknisnya investor dan perizinan kewenangan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) terkait,’’

Mengapa OPD yang didatangi bukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)? Zahrowi berdalih jika Investor pernah mengklaim pernah mendatangi OPD tersebut. Namun Zahrowi, tidak mengetahui maksud kedatangan investor untuk sekadar koordinasi atau lainnya.

Di sisi lain lanjut Zahrowi, awal tahun lalu merupakan pembentukan disparpora sebagai OPD baru. Serta masa transisi pengurusan perizinan yang terpusat di DPMPTSP. ‘’Jadi, masih kebingungan juga,’’ klaimnya kepada Radar Caruban.

Zahrowi enggan berkomentar kala ditanya tanggapannya atas tudingan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Rudi Triswahono atas indikasi permufakatan jahat antara dirinya dengan Agus. Dia memilih membiarkan anggapan itu menggelinding liar. Terlepas dari itu, camat mengklaim telah menjalankan permintaan wakil rakyat untuk menghentikan aktivitas pembangunan WDR. Dan meminta investor untuk memenuhi tuntutan kompensasi sejumlah warga Desa Sukosari yang terdampak aktivitas pembangunan. ‘’Sudah saya tegaskan ke pengusaha untuk menyelesaikannya,’’ katanya.

Dalam kasus maladministrasi izin WDR, camat menilai pihaknya ikut dirugikan. Baik dari sisi administrasi karena tertahannya potensi atas keberadaan wahana wisata. Juga dari sisi lingkungan akibat lahan terlanjur terkeruk hingga kedalamannya mencapai 12 meter. ‘’Meski diizinkan tidaknya kewenangan OPD terkait, kami berharap wisata Watu Dakon Resort ini bisa terealisasi,’’ kata Zahrowi.

Sementara, Samekto kades Banjarsari Wetan memilih tak banyak berbicara terkait kesaksiannya dalam kasus WDR. Dia hanya menyebut ada 30 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Substansi pertanyaan tersebut terkait dengan ikhwal pembangunan kolam pemancingan di wilayahnya. ‘’Seputar kronologis dari awal pemberitahuan ingin membangun wisata,’’ ucapnya.

Dia menampik ketika disinggung tudingan Rudi ihwal adanya upaya pembohongan proses perizinan. Kades mengaku tidak menerima kompensasi dalam wujud uang atau “upeti” lainnya untuk kepentingan pribadinya maupun desa. ‘’Apalagi makelar, saya rasa itu tidak ada,” pungkas Samekto. (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here