Polemik Seleksi Perangkat Kandangan Bakal Masuk Ranah Hukum

199

NGAWI – Polemik seleksi perangkat Desa Kandangan, Ngawi, kian memanas. Setelah unjuk rasa Rabu lalu (6/2) tidak membuahkan hasil, peserta dan warga yang keberatan ancang-ancang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Urusan Negara (PTUN) dan laporan ke polisi. ‘’Rencananya minggu depan,’’ kata Agus Dwi Prasetyo, salah seorang peserta seleksi, kemarin (8/2).

Agus mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti dugaan pengondisian peserta terpilih maupun kesalahan prosedur dalam seleksi. Namun, dia merasa masih perlu menjaring masukan dari warga maupun peserta lain. ‘’Karena dimungkinkan masih ada hal lain yang belum diketahui,’’ ujarnya.

Mengapa sekaligus lapor ke polisi? Menurut Agus, jika hanya mengajukan gugatan ke PTUN dikhawatirkan hanya akan menyelesaikan permasalahan kesalahan prosedur seleksi. ‘’Kalau cuma begitu kan pelaku pengondisian masih bisa bebas. Harapan kami, mereka juga ditindak secara hukum,’’ tegasnya.

Pihaknya, lanjut Agus, juga tidak menutup kemungkinkan melaporkan kepala desa setempat ke aparat penegak hukum. Sebab, dinilai telah melakukan pembohongan karena mengingkari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes).

‘’Kami akan diskusikan lagi. Jika itu (pengingkaran hasil musdes, Red) termasuk bentuk pidana, kami akan laporkan ke kepolisian,’’ ancamnya. ‘’Kami menunggu masukan dari warga juga karena mereka ikut dirugikan, bukan hanya peserta seleksi,’’ imbuhnya.

Dijelaskan, munculnya polemik seleksi perangkat itu berawal dari keputusan panitia untuk mengajukan jadwal ujian. Alasannya, menurut Kades Kandangan Sukiran karena jadwal aslinya disebut sebagai hari yang ringkel (tidak baik). Selain itu, pihak sekolah yang sarana dan prasarananya hendak dipinjam untuk ujian tidak menyanggupi. Akhirnya, jadwal tes dimajukan tiga hari setelah tahapan sosialisasi ke peserta.

Padahal, menurut Agus, jika mengacu perbup maupun perda, pelaksanaan ujian seharusnya digelar tujuh hari setelah tahap sosialisasi. Masalah itu diperkeruh dengan munculnya dugaan pengondisian peserta yang akan terpilih oleh pemerintah desa (pemdes).

Masalah itu sempat mereda setelah dilakukan musdes yang juga diikuti anggota forum pimpinan kecamatan (forkopimka) setempat. Hasil musdes disepakati dilakukan ujian ulang. Hal tersebut diperkuat hasil rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Ngawi dengan pihak-pihak terkait termasuk camat Ngawi, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), serta bagian hukum sekretariat daerah.

Namun, masalah kembali mencuat setelah pihak-pihak terkait melakukan rapat koordinasi dengan bupati. Saat itu, bupati meminta agar rencana ujian ulang ditangguhkan untuk memberikan waktu kepada pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

Nah, lantaran pihak kepolisian tidak menemukan bukti, keluar keputusan baru yakni melantik perangkat desa terpilih dan membatalkan rencana ujian ulang. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here