PNS Koruptor Kabur Duluan

64

PACITAN – Bupati Pacitan Indartato benar-benar kepradah atas polah pegawai negeri sipil (PNS) pemkab setempat. Dari “atas” dia didesak untuk segera memecat enam abdi negara yang tersandung tindak pidana korupsi (tipikor) itu. Namun fakta di “bawah” sulit memberhentikan enam oknum PNS itu dengan tidak hormat.

Betapa tidak, untuk menyampaikan surat keputusan (SK) pemberhentian empat dari enam PNS itu saja terkendala. Sebab, mereka disinyalir sudah tidak di rumah lagi alias “kabur”. ‘’Sulit untuk menyerahkan (SK), karena posisinya tidak di rumah,’’ kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Pacitan Sakundoko Selasa (14/5).

Sedangkan dua oknum tersisa masih dalam tahap konsultasi. Meski begitu, Sakundoko menargetkan SK pemberhentian tersebut diberikan sebelum batas waktu yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 31 Mei mendatang.

Sayangnya, Asisten Administrasi Umum Setkab Pacitan enggan membeber identitas keenam oknum PNS yang terjerat perkara rasuah itu. Termasuk kasus yang membuat mereka terancam diberhentikan tidak hormat. ‘’Nanti saja kalau sudah diberikan (SK pemberhentian, Red),’’ dalihnya.

Informasi yang berkembang, keenam PNS tersebut lima di antaranya terjerat kasus kredit usaha peternakan sapi (KUPS). Sedangkan satu lainnya, jabatan terakhirnya di UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Pacitan. Beberapa di antaranya diketahui menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dihadapi.

Terpisah Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono mendesak BKPPD bertindak cepat. Pemberhentian PNS yang terjerat kasus korupsi tersebut harus segera dituntaskan. Termasuk jika harus melibatkan keluarga atau kerabatnya dalam proses penyerahan SK. ‘’Bisa mencari tahu di mana keberadaannya dengan menanyai keluarga dan saudara,’’ tambahnya.

Menurut dia, masalah tersebut seharusnya sudah selesai sejak perkara hukum incracht. Itu sesuai Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi dasar konstitusional pemerintah memecat PNS koruptor. Dia berharap ketegasan tersebut jadi efek jera bagi PNS lain untuk tidak melakukan tipikor. ‘’Ketegasan itu juga supaya tidak ada dugaan miring di masyarakat. Apalagi PNS yang terjerat kasus masih digaji negara,’’ sergahnya. (odi/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here