PNM ibarat Kacang Lupa pada Kulitnya

451

MADIUN – Politeknik Negeri Madiun (PNM) tampaknya kurang tahu cara berterima kasih kepada pemkot. Seiring sikap PNM yang memilih tidak menganggap bantuan beasiswa mahasiswa (BBM) dari pemkot. Alih-alih menyambut baik, PNM menuding BBM justru kurang transparan karena tidak dikelola langsung oleh pihak kampus. Padahal, pendirian hingga penegerian politeknik itu tak lepas dari perhatian pemkot. ’’PNM itu dulu kampus milik pemkot,’’ kata Penjabat Sekda Rusdiyanto kemarin (19/4).

Rusdiyanto membeber bagaimana PNM berdiri dan mampu besar seperti sekarang. Intinya hanya satu, seluruhnya merupakan kontribusi besar Pemkot Madiun. Dimulai dari kampus itu didirikan pada 2003 di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Pemerintah (YPTP) Kota Madiun. Tanah seluas 7.837 meter persegi di utara kampus Universitas Merdeka (Unmer) Jalan Serayu dijadikan tempat Politeknik Madiun berdiri. ’’Tanah dan bangunan politeknik seluruhnya jadi aset daerah,’’ terangnya.

Politeknik Madiun diusulkan berstatus negeri sejak tahun 2010. Pada 2012, pemerintah pusat melalui Kemendikbud menyetujui perubahan status tersebut. Permendikbud 66/2012 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun serta SK Mendikbud 283/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Negeri Madiun menjadi dasar hukum alih status. Rupanya, alih status itu tidak ’’murah’’. ’’Pemkot masih keluar biaya lagi saat itu, juga aset,’’ imbuhnya.

Rusdiyanto tahu betul lantaran saat proses penegerian PNM dia memimpin DPPKAD, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani seluruh aset pemkot. Pemkot saat itu juga harus merelakan aset tanah pertanian padi dan tebu di Winongo dengan luasan 113.555 meter persegi untuk dijadikan sebagai kampus kedua PNM. Tidak hanya itu, pengembangan kampus 1 di Serayu juga di-support pemkot mencapai sekitar Rp 6 miliar. ’’Yang mengembangkan kampus di Serayu itu pemkot,’’ tegas Rusdiyanto.

Rusdiyanto yang juga kepala BPKAD itu mengatakan, BBM tak seyogianya dipandang sebelah mata oleh PNM. Mengingat tujuan besar pemkot dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Pun, tak etis jika PNM tak menganggap BBM. Pasalnya, penerima paling banyak bantuan beasiswa senilai Rp 600 ribu per bulan per orang itu dinikmati terbanyak oleh mahasiswa PNM dari tahun ke tahun. Bahkan, karena kemanfaatannya yang besar, pemkot merencanakan peningkatan BBM. ’’Tahun ini direncanakan naik jadi Rp 750 ribu,’’ sebutnya.

Menurut Rusdiyanto, pembahasan mengenai peningkatan nominal BBM sudah klir. Selain membahas peningkatan nominal bantuan per bulan, pemkot juga menimang penambahan kuota hingga 300 penerima. Acuannya per tahun lalu, jumlah penerima sebanyak 221 mahasiswa. 30 persen di antaranya, menurut dindik, adalah mahasiswa PNM. ’’Opsi menaikkan nominal biaya itu masih tidak melebihi pagu anggaran yang ada,’’ paparnya.

Sikap PNM terhadap BBM itu turut disayangkan wakil rakyat. Ketua DPRD Istono angkat bicara mengenai sikap PNM tersebut. Dia menilai, kemungkinan PNM belum paham terhadap tujuan besar BBM. Toh, bantuan beasiswa itu juga tidak khusus ditujukan pada mahasiswa PNM. Melainkan, mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) asal Kota Madiun yang berprestasi. ’’Penerimaan beasiswa aturannya memang tidak boleh ganda. Kalau tidak diakui, itu mungkin hanya salah paham saja dari PNM,’’ ujarnya.

Di lain pihak, Humas PNM Moh. Supriyanto mengatakan jika kampusnya memang tidak mengakui keberadaan BBM sebagai bentuk perhatian kepada mahasiswanya. Sebab, klaim Supriyanto, dindik sebagai pengelola beasiswa tersebut tidak memberi laporan pada PNM. Juga terkait pendaftaran dan penyeleksian BBM, dindik tidak melibatkan kampus tersebut. ’’Kecuali kalau pengelolaan diberikan kepada kami. Tapi ini tidak, pihak kampus tidak dilibatkan dalam segala proses, jadi langsung antara kampus dan mahasiswa,’’ tukasnya. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here