PKL Terbelah Sikapi Kebijakan Pemkab

90

KOTA – Pedagang kaki lima (PKL) di Ponorogo terbelah. Keberadaan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (Perpek-5) kini mendapat tandingan dari Gerakan Pedagang Kaki Lima (GPK-5). Keduanya pun berseberangan dalam menyikapi kebijakan Pemkab Ponorogo terkait rencana penertiban pedagang tanpa kios seperti mereka.

Melalui surat yang dikirimkan ke Radar Ponorogo 8 Mei 2018 lalu, GPK-5 menyebut Perpek-5 terlalu berlebihan menyikapi kebijakan pemkab. GPK-5 menilai penertiban PKL di sejumlah jalan protokol sudah waktunya dilakukan. Sebab, kondisi Ponorogo (kota) dulu dan sekarang sudah beda. ‘’Kalau tidak dibenahi mulai sekarang, apa jadinya nanti Ponorogo. Bisa semrawut,’’ kata Gusnawan, sekretaris GPK-5, Selasa (15/5).

Dia berharap Perpek-5 bisa mengikuti jejak GPK-5 yang tidak berjualan di trotoar dan badan jalan. Menurut Gusnawan, saat ini sekitar 300 anggota GPK-5 berjualan di kawasan alun-alun Ponorogo dengan batasan jam operasional dan sebagian lainnya tersebar di Jalan Baru. ‘’Kami sepenuhnya mendukung kebijakan (penertiban PKL) oleh pemkab. Harapannya, Ponorogo ke depan bisa jadi kota yang bersih, indah, dan rapi,’’ ujarnya.

Gusnawan mengklaim sempat berkoordinasi dengan Sutrisno, ketua Perpek-5, untuk menyikapi kebijakan pemkab tersebut. Hanya, menurut dia, Perpek-5 bersikeras menentang penertiban PKL oleh satpol PP. Kendati pemkab menjalankan kebijakan itu mengacu dasar hukum Perda 5/2011. ‘’Ada baiknya para PKL segera menempati atau pindah ke tempat relokasi yang sudah disediakan pemkab,’’ harapnya.

Ada beberapa tempat relokasi yang kini sedang dikaji pemkab untuk menampung para PKL. PKL Jalan Jenderal Sudirman rencananya dipindah ke lapangan alun-alun Ponorogo. Lalu, PKL Jalan Gajah Mada direlokasi ke kompleks pertokoan dekat BCA. Selanjutnya, PKL Jalan Juanda ke Jalan Baru. Kemudian, PKL Jalan Sultan Agung dipindah ke Jalan Menur dan PKL Jalan Soekarno-Hatta ke Jalan Pahlawan.

Terpisah, Sutrisno menegaskan sejak awal pihaknya memang berseberangan dengan GPK-5. Perbedaan pendapat itu bahkan terjadi saat mereka tergabung dalam Kelompok Pedagang Kaki Lima (KPK-5). ‘’Jadi, sudah sejak dulu kami beda pandangan dengan GPK-5,’’ aku Sutrisno.

Menurut dia, yang paling penting saat ini Perpek-5 tetap solid. Jangan sampai terpancing ajakan GPK-5. Pun Sutrisno enggan meladeni langkah yang sudah dilakukan GPK-5. ‘’Bagi kami, mereka bukan tandingan. Karena setahu saya anggota mereka hanya dua orang,’’ sebutnya.

Sutrisno beralasan menolak kebijakan pemkab soal penertiban PKL, salah satunya penghasilan harian mereka bakal tereduksi jika pindah ke tempat relokasi yang disediakan pemkab. Belum lagi, apabila dikumpulkan dalam satu tempat, persaingan usaha sesama PKL akan semakin ketat. ‘’Intinya, kami tetap mengupayakan PKL bisa tetap berjualan di tempatnya saat ini,’’ tandasnya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here