Mejayan

Pilkades Serentak Kabupaten Madiun Sedot Rp 4 Miliar

MEJAYAN – Pemkab Madiun menyiapkan dana Rp 4 miliar untuk gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Oktober mendatang. Pelaksanaan masih secara konvensional (bukan e-voting). Dana miliaran tersebut bakal dikucurkan untuk 57 desa di 15 kecamatan selaku peserta pesta demokrasi enam tahunan itu. ’’Pentahapannya dimulai Agustus dan pelantikan Desember,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami Jumat (21/6).

Puluhan desa mendapat alokasi bujet bervariasi dari dana yang bersumber APBD itu. Terendah Rp 50 juta dan tertinggi Rp 75 juta. Perbedaan tersebut menyesuaikan kebutuhan masing-masing desa terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT)-nya. Bila lebih banyak, otomatis kebutuhan pengadaan surat suara dan alat lainnya lebih besar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono menyebut, pilkades direncanakan digelar Oktober mendatang. Bulan itu dipilih setelah memperhitungan dasar terhitung mulai tanggal (TMT) berakhirnya tugas puluhan kades pada Desember tahun ini. Kemudian ditarik mundur dengan tahapan pasca-pemungutan suara. ‘’Nantinya disertai keputusan bupati,’’ ujarnya.

Panitia pilkades kelak diminta membuat usulan dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Prosesnya melalui pemerintah desa (pemdes) hingga diterima di meja bupati. Pemkab tidak ingin kucuran dana untuk kelancaran pesta demokrasi itu disalahgunakan. ’’Harus transparan, tertib, dan aman,’’ tutur Joko.

Sarwo Edi, anggota DPRD Kabupaten Madiun, berharap dana yang disediakan bisa mengurangi potensi pelanggaran politik uang. Panitia bisa memanfaatkannya untuk media berkampanye para calon kepala desa (cakades). Menutup celah masing-masing peserta memberikan iming-iming duit. Eksekutif harus intens melakukan pengawasan. ’’Pilkades kan amanat permendagri. Pentahapan dan pelaksanaannya harus jujur, adil, dan kondusif,’’ kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Jawa Timur Muhammad Yasin telah meminta ke pemkab agar pilkades serentak bisa berkualitas. Bisa menjamin hak pilih warga dengan menghindari money politic. Masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang punya kemampuan, bukan berduit. ’’Kewenangan penuh pilkades ada di daerah, tapi pemprov akan ikut mendampingi pelaksanaannya,’’ katanya kala menghadiri penilaian lapang lomba desa 10 program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Kepel, Kare, beberapa waktu lalu. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close